Dua Kali Mangkir Panggilan KPK, Menteri Nusron Wahid Tiba-tiba Muncul di Rapat Istana
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang
POLITIK
JAKARTA – Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, membantah pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut polemik ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari operasi politik.
Guntur justru menuding Jokowi melakukan operasi politik selama berkuasa.
"Tidak ada (operasi politik). Maling teriak maling, yang melakukan operasi politik selama berkuasa ya Jokowi sendiri," kata Guntur, Senin (19/10/2026).Baca Juga:
Guntur kemudian memaparkan sejumlah hal yang menurutnya merupakan bentuk operasi politik selama pemerintahan Jokowi.
Salah satunya terkait pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
"Operasi politik melalui putusan MK No 90/2023 yang memuluskan Gibran sebagai cawapres, diketok oleh ipar Jokowi, Anwar Usman, mantan Ketua MK, paman Gibran, dan dugaan intervensi dari orangnya Jokowi, suket penyetaraan Gibran 2019 yang terbit hanya beberapa jam tanpa dasar ijazah atau sertifikat kelulusan, padahal kalau orang lain meski lengkap bisa berminggu-minggu," jelas dia.
Pernyataan Guntur tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan itu membuka jalan bagi Gibran, yang saat itu berusia di bawah 40 tahun, untuk maju sebagai calon wakil presiden karena memenuhi ketentuan pengalaman sebagai kepala daerah.
Guntur juga menyoroti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat 3, yang menurutnya merupakan pasal selundupan.
Ia menilai perubahan aturan tersebut turut berkaitan dengan upaya meloloskan Gibran dalam kontestasi politik nasional.
"Operasi politik perubahan PKPU No 19 Tahun 2023 Pasal 18 ayat 3 yang disebut pasal selundupan, juga pengerahan sumber daya negara untuk memenangkan Gibran itu semua operasi politik yang dilakukan Jokowi saat berkuasa," ujar dia.
Tudingan tersebut disampaikan Guntur sebagai tanggapan atas pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyebut polemik ijazah dirinya dan Gibran ditunggangi kepentingan politik tertentu.
Jokowi sebelumnya mengatakan polemik ijazah dirinya dan Gibran merupakan bagian dari operasi politik.
Ia juga menyebut adanya pihak yang menunggangi persoalan tersebut sehingga perdebatan mengenai ijazah keduanya semakin ramai.
"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi, Jumat (16/10).
"Tapi ya buat saya biasa aja," imbuhnya.
Jokowi juga menilai polemik ijazah tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain.
Menurut dia, isu itu bisa menjadi bagian dari upaya untuk menurunkan reputasi politik dirinya dan Gibran.
"Bisa saja seperti itu, bisa saja, memang sekalian lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang," ujarnya.
Saat ditanya apakah operasi politik yang dimaksud menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menyebut keduanya berpotensi menjadi sasaran.
"Ya dua-duanya bisa (Jokowi dan Gibran)," pungkasnya.
Pernyataan Jokowi dan tanggapan Guntur Romli memperlihatkan perbedaan pandangan politik dalam menyikapi polemik ijazah yang menyeret nama mantan presiden dan wakil presiden tersebut.
Hingga kini, tudingan mengenai adanya operasi politik dari kedua pihak perlu dipahami sebagai pernyataan masing-masing pihak, bukan fakta yang dengan sendirinya telah terbukti.* (d/ad)
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang
POLITIK
JAKARTA Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya menetapkan Letkol Inf Arman sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan rumah dinas T
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada penutupan perdagangan Rabu (21/10/2026). Mata uang G
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (21/10/2026). IHS
EKONOMI
DELI SERDANG Pimpinan Cabang (PC) 0202 Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (KB FKPPI) Deli Serd
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Nur Erdian, aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Bandung, Deri Suparyadi, menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah, relawan, dan mas
PERISTIWA
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumatera Utara meraih predikat Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Polda Sumatera Utara (Sumut) mengamankan enam orang yang diduga terkait kasus penembakan yang menewaskan anggota organisasi
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Tim gabungan Satresnarkoba Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara (Sumut), dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Su
HUKUM DAN KRIMINAL