Eks Kadis PMD Samosir Didakwa Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang Rp1,5 Miliar
MEDAN Mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust KaroKaro, didakwa melakukan tin
HUKUM DAN KRIMINAL
BITVONLINE.COM -Peluncuran chatbot AI terbaru milik Meta yang terintegrasi dalam platform populer seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp menuai sorotan keras dari para pakar privasi digital.
Teknologi kecerdasan buatan (AI) ini dianggap memiliki risiko lebih tinggi terhadap privasi pengguna dibandingkan dengan platform serupa seperti ChatGPT. Hal ini disebabkan oleh pola pengumpulan data Meta yang lebih kompleks dan proses opt-out yang membingungkan.
Meta AI dikritik karena menggunakan interaksi publik pengguna di platform Meta, seperti unggahan, komentar, dan bio, sebagai bahan pelatihan untuk meningkatkan performa chatbot mereka.
Berbeda dengan ChatGPT yang tidak mengakses data pribadi pengguna secara otomatis, Meta AI memanfaatkan konten publik yang diunggah pengguna, meski perusahaan mengklaim tidak menggunakan pesan pribadi atau konten non-publik untuk pelatihan.
Namun, banyak pengguna yang merasa tidak menyadari sejauh mana informasi pribadi mereka diproses oleh teknologi ini.
Di Uni Eropa, Meta menyediakan formulir bagi pengguna yang ingin menghentikan penggunaan data mereka untuk pelatihan AI. Namun, formulir tersebut sulit diakses dan mengharuskan pengguna untuk menuliskan alasan penolakan mereka.
Langkah ini dikritik sebagai bentuk "dark pattern," yakni desain antarmuka yang secara sengaja membingungkan pengguna dan menyulitkan mereka untuk membuat keputusan yang menguntungkan privasi mereka.
Selain itu, di platform WhatsApp, Meta menambahkan ikon Meta AI di bagian atas layar, menjadikannya fitur default yang sulit dihindari. Pengguna harus aktif mencari cara untuk menonaktifkan atau mengabaikan fitur tersebut, yang semakin menambah kekhawatiran mengenai transparansi penggunaan data pribadi.
Kekhawatiran terhadap privasi semakin terasa mengingat kedekatan antara AI dan data kehidupan pribadi pengguna yang digunakan dalam pelatihan model AI.
Pakar privasi digital menyuarakan keprihatinan bahwa Meta mengandalkan interaksi sosial pengguna di platform mereka untuk "mengorbankan" data demi pengembangan teknologi AI, yang berpotensi menimbulkan masalah keamanan dan privasi.
Sementara itu, Meta membela diri dengan menyatakan bahwa seluruh proses pelatihan AI mereka sudah tunduk pada hukum perlindungan data yang berlaku di masing-masing negara. Meta juga menekankan bahwa pengguna tetap memiliki kendali atas data pribadi mereka, meskipun kritik terkait transparansi dan aksesibilitas fitur opt-out tetap mengemuka.
Pakar dan aktivis privasi menyerukan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap perusahaan teknologi, guna memastikan bahwa data pribadi pengguna tidak disalahgunakan dalam pengembangan teknologi canggih seperti AI.*
MEDAN Mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust KaroKaro, didakwa melakukan tin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan gugatan perdata yang diajukan Hj. Kana, warga Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara, terhadap SKK Migas dan Pert
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memberikan perhatian khusus kepada dua bersaudara yatim piatu, Rafa
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau langsung kondisi Jalan Perintis Kemerdekaan di Kecamatan Ga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Istana Ke
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma&039ruf Cahyono, sebagai tersangka k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dal
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengapresiasi bantuan keuangan antardae
NASIONAL
JAKARTA Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, ny
NASIONAL
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta empat perusahaan galian C yang beroperasi di Kecamatan Galang menghentikan a
PEMERINTAHAN