HP Terduga Pelaku Ditemukan, Polisi Dalami Kasus Pembunuhan Pedagang di Tapsel
TAPANULI SELATAN Polisi menemukan barang bukti baru dalam kasus dugaan pembunuhan seorang pedagang yang ditemukan tewas di Tempat Pemakama
HUKUM DAN KRIMINAL
RIO DE JANEIRO – Teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi sorotan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara anggota BRICS menyerukan pentingnya perlindungan data pribadi dan penggunaan AI yang beretika.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang untuk pertama kalinya menghadiri KTT BRICS sebagai kepala negara, turut menyuarakan dukungannya terhadap penguatan tata kelola global yang lebih inklusif dan adil, termasuk dalam pemanfaatan AI.
"Pertemuan ini menghasilkan Leaders' Declaration yang mencerminkan komitmen BRICS terhadap multilateralisme, stabilitas global, dan tata kelola teknologi yang bertanggung jawab," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Rio de Janeiro, Senin (7/7/2025).
Salah satu poin penting dalam Leaders' Declaration adalah perlunya mekanisme pengawasan dan regulasi terhadap penggunaan kecerdasan buatan, guna mencegah penyalahgunaan data dan memastikan keadilan dalam akses serta pembayaran hak cipta atas materi pelatihan model AI.
Dokumen rancangan yang diperoleh Reuters menyebutkan, para pemimpin BRICS mendorong penerapan kebijakan yang melindungi data pribadi dan memastikan teknologi AI tidak dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar yang berbasis di negara maju.
"Ini mencerminkan kekhawatiran global terhadap ketimpangan digital dan pentingnya membangun sistem AI yang inklusif dan transparan," ujar Prabowo dalam sesi pleno.
Pertemuan puncak BRICS kali ini menghasilkan kesepakatan strategis yang dituangkan dalam empat pilar utama:
1. Penguatan multilateralisme dan reformasi tata kelola global
Para pemimpin menekankan perlunya BRICS menjadi motor baru kerja sama ekonomi Global South dan melawan dominasi tunggal dalam sistem internasional.
2. Perdamaian dan stabilitas global
TAPANULI SELATAN Polisi menemukan barang bukti baru dalam kasus dugaan pembunuhan seorang pedagang yang ditemukan tewas di Tempat Pemakama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tenggat waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan pembebasan lahan pembanguna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat bicara terkait aksinya yang sempat marah kepada Camat Tukka, Yan Munzir Hutagalung,
POLITIK
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi mengatur pencantuman label gizi Nutri Level pada makanan dan m
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas lambannya penanganan pascabencana b
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin Rencana Penggun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat inovasi guna meningkatkan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan masuk dalam nominasi penerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebag
PEMERINTAHAN
MEDAN Polemik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kota Medan mencuat usai pelantikan pengurus Dewan Pimpi
POLITIK
BATUBARA Dugaan korupsi dalam pembangunan Pojok Baca Digital Desa di 141 desa seKabupaten Batubara kembali menjadi sorotan publik. Proy
HUKUM DAN KRIMINAL