Prabowo Serukan Etika AI dan Perlindungan Data di KTT BRICS 2025, Indonesia Dukung Arah Baru Kerja Sama Global

RIO DE JANEIRO – Teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi sorotan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin negara anggota BRICS menyerukan pentingnya perlindungan data pribadi dan penggunaan AI yang beretika.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang untuk pertama kalinya menghadiri KTT BRICS sebagai kepala negara, turut menyuarakan dukungannya terhadap penguatan tata kelola global yang lebih inklusif dan adil, termasuk dalam pemanfaatan AI.

"Pertemuan ini menghasilkan Leaders' Declaration yang mencerminkan komitmen BRICS terhadap multilateralisme, stabilitas global, dan tata kelola teknologi yang bertanggung jawab," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Rio de Janeiro, Senin (7/7/2025).

Salah satu poin penting dalam Leaders' Declaration adalah perlunya mekanisme pengawasan dan regulasi terhadap penggunaan kecerdasan buatan, guna mencegah penyalahgunaan data dan memastikan keadilan dalam akses serta pembayaran hak cipta atas materi pelatihan model AI.

Dokumen rancangan yang diperoleh Reuters menyebutkan, para pemimpin BRICS mendorong penerapan kebijakan yang melindungi data pribadi dan memastikan teknologi AI tidak dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar yang berbasis di negara maju.

"Ini mencerminkan kekhawatiran global terhadap ketimpangan digital dan pentingnya membangun sistem AI yang inklusif dan transparan," ujar Prabowo dalam sesi pleno.

Pertemuan puncak BRICS kali ini menghasilkan kesepakatan strategis yang dituangkan dalam empat pilar utama:

1. Penguatan multilateralisme dan reformasi tata kelola global

Para pemimpin menekankan perlunya BRICS menjadi motor baru kerja sama ekonomi Global South dan melawan dominasi tunggal dalam sistem internasional.

2. Perdamaian dan stabilitas global

BRICS berkomitmen mendukung penyelesaian konflik secara damai serta mendorong keamanan internasional berbasis prinsip keadilan dan kesetaraan.

3. Isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan

Negara anggota sepakat mendorong transisi energi yang adil dan mendukung pembangunan hijau tanpa mengabaikan kepentingan negara berkembang.

4. Penguatan kerja sama pembangunan manusia dan sosial budaya

Penekanan pada transformasi sosial inklusif dan pertukaran budaya menjadi agenda utama dalam penguatan solidaritas antaranggota.

Sejak Januari 2025, Indonesia telah resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS, menyusul Ethiopia, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang lebih dulu bergabung pada 2024.

KTT tahun ini menjadi penampilan perdana Prabowo Subianto sebagai bagian dari forum ekonomi strategis tersebut.

Selama Keketuaan Brasil, Indonesia telah menghadiri lebih dari 165 pertemuan BRICS, termasuk 20 di antaranya pada level menteri.

Partisipasi aktif ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam membentuk tatanan dunia yang lebih seimbang dan berorientasi pada kepentingan global selatan.

"Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia tidak hanya memperluas akses perdagangan, tetapi juga memperkuat peran dalam membentuk masa depan ekonomi, teknologi, dan tata kelola dunia," pungkas Airlangga.*

(lp/a008)