Isu Reshuffle Kabinet Agustus 2026 Mencuat, Ini Respons Istana
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah mengkaji kemungkinan pembatasan layanan panggilan suara dan video melalui aplikasi Over-The-Top (OTT) seperti WhatsApp.
Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang lebih adil antara operator seluler nasional dan platform OTT asing yang selama ini memanfaatkan infrastruktur tanpa kontribusi yang seimbang.
Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Denny Setiawan, mengungkapkan wacana ini sebagai bagian dari upaya mengatasi ketimpangan beban antara operator seluler yang mengeluarkan investasi besar untuk membangun jaringan internet, dengan OTT asing yang hanya "menumpang" di Indonesia.
"Operator seluler sudah berdarah-darah membangun infrastrukturnya, namun harus menghadapi berbagai pungutan pemerintah. Kami ingin agar persaingan ini bisa saling menguntungkan," ujar Denny di Jakarta, Jumat (18/7).
Menurut Denny, salah satu opsi yang tengah dibahas adalah membatasi layanan dasar seperti panggilan suara dan video pada aplikasi OTT.
Namun, dia juga menyadari bahwa langkah ini tidak mudah karena layanan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.
"Ini masih wacana dan dalam tahap diskusi. Kami harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan geopolitik dan kebutuhan publik," tambahnya.
Sebagai referensi, Denny menyebutkan pengalaman pribadinya selama kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA), di mana layanan panggilan suara WhatsApp diblokir.
"Di UEA saya hanya bisa menggunakan WhatsApp untuk mengirim pesan teks, tidak bisa melakukan panggilan suara atau video," jelasnya.
Serupa dengan UEA, Arab Saudi juga membatasi layanan panggilan suara dan video pada aplikasi milik Meta sejak 2017.
Pengguna di sana hanya dapat menggunakan pesan teks, gambar, video, dan voice note, sementara aplikasi seperti BOTIM dan Google Meet yang mendapat persetujuan pemerintah tetap bisa berfungsi normal.
Meski masih sebatas wacana, isu pembatasan WhatsApp Call ini berpotensi menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia, mengingat jutaan pengguna mengandalkan aplikasi OTT sebagai sarana komunikasi hemat biaya.
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Pu
POLITIK
BANDA ACEH Setiap umat manusia memiliki tuntunan ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan. Dalam
AGAMA
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar lo
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana bersama Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Muhammad Jabir tenga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga batu bara kembali menguat setelah mengalami tekanan selama dua hari perdagangan berturutturut. Kenaikan harga minyak dunia
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menjelaskan skema penyaluran dukungan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian untuk mempercep
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar leb
NASIONAL
TOMOHON Pemerintah Kota Tomohon menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) da
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, dicopot dari jabatannya setelah seorang narapidana kasus
HUKUM DAN KRIMINAL