Miris! Bergelar S3 Australia, Dosen Unair Mengaku Hanya Bergaji Rp2,6 Juta per Bulan
JAKARTA Persoalan kesejahteraan dosen kembali menjadi sorotan. Dosen tetap nonAparatur Sipil Negara (nonASN) Universitas Airlangga (Un
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana atau kebijakan untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet (VoIP) seperti WhatsApp Call, Zoom, Google Meet, dan sejenisnya.
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar dan telah menimbulkan keresahan publik.
"Saya tegaskan, pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan," ujar Meutya dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
Layanan Voice over Internet Protocol (VoIP) memungkinkan pengguna melakukan panggilan suara maupun video melalui jaringan internet tanpa menggunakan jaringan telepon tradisional.
Di tengah meningkatnya penggunaan internet dan layanan digital di Indonesia, kabar soal rencana pembatasan VoIP menuai kritik dari berbagai kalangan.
Namun, Meutya Hafid menjelaskan bahwa isu tersebut berasal dari usulan beberapa asosiasi, yakni Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel).
Usulan itu, katanya, murni berupa pandangan tentang penataan ekosistem digital, terutama soal relasi antara penyedia layanan over-the-top (OTT) seperti WhatsApp dan operator jaringan di Indonesia.
"Usulan itu belum pernah dibahas dalam forum resmi pemerintah, apalagi menjadi kebijakan," tegas Meutya.
Menkomdigi menekankan bahwa kementeriannya saat ini tetap fokus pada agenda prioritas nasional, seperti:
- Perluasan akses internet di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal),
- Peningkatan literasi digital untuk semua kalangan masyarakat,
- Penguatan keamanan dan perlindungan data pribadi di ruang digital.
JAKARTA Persoalan kesejahteraan dosen kembali menjadi sorotan. Dosen tetap nonAparatur Sipil Negara (nonASN) Universitas Airlangga (Un
NASIONAL
DELI SERDANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap Muhammad Rasya Hasibuan alias SYA (19), terdakwa kasus pembunuhan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa usulan kenaikan gaji kepala daerah tidak sertamerta mampu mencegah praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru B50 pada 9 Juli 2026. Kebijakan ini menjad
NASIONAL
JAKARTA Rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan safari politik ke Jawa Tengah menuai respons dari PDI Perjuangan (PDIP)
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan menghadiri rangkaian prosesi pemakaman Pemimpin Tert
INTERNASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) me
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada dalam jalur yang stabil dan
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 5 kilogram sabu dan 202
HUKUM DAN KRIMINAL