- Siapkan dokumen berikut:
*WNI: Fotokopi KTP
*WNA: Fotokopi paspor
*Jika dikuasakan: Sertakan surat kuasa dan identitas pemberi kuasa
*Untuk permohonan ahli waris: Tambahkan surat kematian dan bukti hubungan keluarga
*Untuk badan usaha: Sertakan NPWP, akta pendirian, dan dokumen legalitas lain
- Petugas akan memverifikasi dokumen Anda dan memproses permohonan.
- Hasil akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan.
OJK mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan memberikan informasi pribadi, terutama identitas seperti KTP, nomor telepon, atau foto diri kepada pihak yang tidak resmi.
Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan layanan keuangan atau pinjaman cepat tanpa kejelasan legalitas.
Penting juga untuk segera melaporkan jika Anda mendapati indikasi penyalahgunaan data pribadi, guna mencegah kerugian lebih lanjut.*
Editor:
Tags
Awas Kejahatan DigitalCek SLIK OJKFintech AmanKTP DisalahgunakanLindungi Data PribadiWaspada PinjoliDeb OJK
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Anjungan La
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan aset dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkai
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan dua orang mantan pejabat Badan Perta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sejumlah relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam Aliansi Indo
Nasional
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki rencana untuk melakukan k
Nasional
BANDUNG Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman anggota DPR RI Atalia Praratya
Peristiwa
JAKARTA Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa dukungan untuk sistem operasi Windows 10 akan dihentikan pada hari ini, Selasa (14/10).
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembatalan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).adsense Dengan k
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan PT Loco Montrado (LCM) sebagai tersangka korporasi dalam perkara duga
Hukum dan Kriminal
