Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
SEMARANG, – Universitas Diponegoro (Undip) memperkuat upaya penanganan persoalan di kawasan pesisir Jawa Tengah dengan menjalin kerja sama internasional bersama Technische Universitaet Berlin (TU Berlin).
Fokus utama riset ini adalah wilayah ekoton Semarang-Demak yang kerap terdampak banjir rob, penurunan muka tanah, dan isu lingkungan lainnya.
Ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Teknik Undip, Prof. Dr. Ing. Wiwandari Handayani, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari program Science Communication Project (SCP) dalam rangka Multidisciplinary Learning Series Global Center of Spatial Methods for Urban Sustainability (SMUS).Baca Juga:
"Kami menyoroti ekoton Semarang-Demak sebagai wilayah transisi antara darat dan laut. Masalah banjir rob dan degradasi lingkungan menjadi perhatian utama. Riset ini juga disajikan secara interaktif agar masyarakat mudah memahami kondisi kawasan pesisir," ujar Wiwandari saat peluncuran SCP di kampus Undip, Jumat (12/12).
Dalam riset ini, tim peneliti tidak hanya menganalisis aspek fisik dan lingkungan, tetapi juga livinghood atau kehidupan masyarakat pesisir.
Peneliti Prof. Dr.sc.agr. Iwan Rudiarto menjelaskan, selama 25 tahun terakhir banyak wilayah daratan di Semarang-Demak yang mengalami degradasi dan berubah menjadi area tergenang air.
"Salah satu strategi yang kami usulkan adalah Nature-based Solutions (NBS), misalnya penghijauan mangrove, sebagai alternatif mitigasi berbasis alam. Selain itu, kami juga memperhatikan adaptasi masyarakat, seperti pembangunan rumah apung di Desa Timbulsloko, Demak," kata Iwan.
Kerja sama Undip-TU Berlin diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang terintegrasi antara ruang laut dan darat, sekaligus mendorong pembangunan pesisir yang berkelanjutan.
Penelitian ini juga didiseminasikan melalui policy brief bekerja sama dengan Badan Riset Daerah (Brida), agar dapat dijadikan acuan kebijakan pembangunan kawasan pesisir.
"Yang penting adalah bagaimana penataan ruang dapat dilakukan secara terpadu antara darat dan laut, sehingga mitigasi dampak banjir rob dan degradasi lingkungan berjalan efektif," pungkas Iwan.*
(k/dh)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL