Cecar Ahli Pemohon! Arsul Sani Pertanyakan Dasar Hukum MK Batalkan Pelantikan Gibran
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mempertanyakan dasar kewenangan Mahkamah apabila diminta membatalkan pelantikan Wakil Pre
POLITIK
JAKARTA -Menyambut mudik Lebaran 2025, pemerintah telah memulai persiapan operasi penanganan arus mudik, salah satunya dengan menyoroti masalah kemacetan yang sering terjadi di rest area jalan tol.
Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Bakri, dari Fraksi PAN, mengingatkan pemerintah agar serius mengatur arus lalu lintas, khususnya di area peristirahatan (rest area), yang kerap menjadi sumber kemacetan.
"Rest area itu seharusnya menjadi tempat istirahat sementara, bukan untuk berlama-lama.
Jadi, harus ada pembatasan waktu di sana agar arus lalu lintas tidak terganggu," ujar Bakri pada Kamis (6/3).
Selain itu, Bakri mengungkapkan bahwa Komisi V DPR RI telah mengajukan kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum agar memerhatikan kesiapan fasilitas jalan tol.
Ia juga mengingatkan, mudik kali ini berbarengan dengan Hari Raya Nyepi, yang berpotensi menambah kepadatan arus lalu lintas.
"Beberapa jalan tol kita masih ada yang belum maksimal, seperti jalan berlubang dan rambu-rambu yang harus disempurnakan," tambah Bakri.
Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, mengungkapkan ada empat klaster yang perlu disiapkan menjelang Operasi Ketupat 2025.
Klaster pertama dan kedua terkait kesiapan jalan tol dan jalan nasional, serta jalur-jalur menuju objek wisata yang berpotensi ramai selama mudik.
"Selain itu, kami juga mempersiapkan jalur penyeberangan antar-pulau, seperti di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ketapang yang menjadi jalur vital bagi pemudik," ujarnya saat meninjau Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Senin (17/2).
Selain memperbaiki fasilitas di jalan tol, pemerintah juga berfokus pada peningkatan pelayanan di rest area untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran mudik.
(kp/n14)
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mempertanyakan dasar kewenangan Mahkamah apabila diminta membatalkan pelantikan Wakil Pre
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra melontarkan candaan saat memimpin sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemi
POLITIK
MEDAN Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Sumatera Utara pada Kamis (1/10/2026) masih mengacu pada harga yang berlaku sejak awal Se
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) merespons permintaan pihak pemohon agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihadirkan dalam persidangan
NASIONAL
JAKARTA Misteri kematian Sutrimo (42), yang ditemukan tewas di depan Klinik Mordent, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 2026, akhirnya terungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisioner KPU periode 20072012 I Gusti Putu Artha mengungkap pengalaman mengenai dugaan adanya oknum di internal KPU yang
POLITIK
SURABAYA Polisi mengamankan delapan orang dalam penggerebekan sebuah kamar hotel di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (28/9/2026) dini hari.
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Pembongkaran klaster hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapat perhatian Ombudsman RI. Lembaga
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Masa Ta&039aruf (MASTA) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) digelar
PENDIDIKAN
MEDAN Koramil 020109/Medan Belawan menyalurkan 14 ribu liter air bersih kepada warga di sejumlah wilayah Kecamatan Medan Belawan, Kota Med
NASIONAL