MEDAN– Dinas Pariwisata Kota Medan menjadi sorotan publik setelah rencana penyelenggaraan Gelar Melayu Serumpun (Gemes) ke-8 Tahun 2025 tercatat menelan anggaran besar, yakni sebesar Rp 2,5 miliar.
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 21–25 Mei 2025 di halaman Istana Maimun, Kecamatan Medan Maimun.
Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 56277791, tercatat bahwa anggaran awal untuk pelaksanaan acara ini mencapai Rp2.500.000.000, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan sebesar Rp1.997.997.780.
Kegiatan ini menjadi sorotan tajam di tengah seruan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto, yang beberapa waktu lalu mengingatkan seluruh instansi untuk memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Ody Anggia Batubara, membantah tudingan pemborosan anggaran dan menyatakan bahwa kegiatan Gemes 2025 telah melalui proses efisiensi.
"Tidak bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo. Sudah ada yang kita efisiensi. Ini kegiatan unggulan untuk mendongkrak pariwisata dan menghadirkan wisatawan," tegas Ody, Selasa (20/5/2025).
Menurutnya, event budaya ini mampu menghadirkan perputaran ekonomi dan peningkatan jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Meski demikian, saat diminta menyebutkan jumlah peningkatan secara konkret dari tahun-tahun sebelumnya, Ody tidak memberikan data pasti dan menyatakan bahwa dirinya baru dua tahun menjabat.
"Tahun lalu sangat ramai. Nanti yang dari luar Medan kita kasih barcode masuk dan undian berhadiah. Itu cara kami ukur peningkatan," ujarnya.
Gelar Melayu Serumpun (Gemes) merupakan kegiatan tahunan yang memasuki tahun kedelapan pada 2025.
Tender pelaksanaan acara ini dimenangkan oleh PT Cakrawala, yang menjanjikan kemasan acara lebih menarik dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun lalu, Menparekraf Sandiaga Uno turut hadir membuka Gelar Melayu Serumpun ke-7 yang melibatkan peserta dari lima negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan India.
Kegiatan ini juga telah mendapatkan penghargaan Karisma Event Nusantara (KEN) dari Kemenparekraf.
Namun, di tengah kondisi ekonomi dan seruan efisiensi anggaran, publik mempertanyakan urgensi pengeluaran miliaran rupiah untuk acara seremonial yang dinilai belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.*