Shohibul merumuskan tiga strategi kunci yang harus menjadi hasil konkret workshop:
Deklarasi Manusia Batak, berisi pengakuan Danau Toba sebagai subjek hukum dan desakan moratorium izin industri ekstraktif.
Pembentukan Dewan Adat Multi-Etnis (model Sangkep Naualuh) sebagai pengawas ekologis independen.
Pengajuan Gugatan Internasional, termasuk ke International Rights of Nature Tribunal dan pelibatan UN Special Rapporteur on Human Rights & Environment.
Shohibul juga mengingatkan potensi represi dari kekuasaan. Karena itu, ia mengusulkan pembentukan rapid response team dan pelatihan digital security untuk melindungi komunitas dan aktivis dari kriminalisasi berbasis UU ITE.
Sebagai penutup, Shohibul menyebut workshop ini sebagai parhitean sejarah.
"Ini bukan sekadar lokakarya. Ini adalah pengadilan sejarah. Kita sedang memilih: berpihak pada korporasi perusak atau bersama masyarakat yang menjaga tanah dan airnya. Danau Toba adalah ujian peradaban kita."*