Menuju Workshop KSPPM, Shohibul Anshor Tegaskan Pentingnya Peradilan Rakyat untuk Danau Toba

MEDAN -Menyambut Workshop Keadilan Ekologis Danau Toba yang akan digelar Kamis, 12 Juni 2025 oleh Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), akademisi dan aktivis senior Shohibul Anshor Siregar menegaskan pentingnya pendekatan radikal berbasis masyarakat untuk menanggapi krisis ekologis di kawasan Danau Toba.

Dalam wawancara khusus, Shohibul – Koordinator Umum nBASIS dan dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) – menyebut peradilan rakyat sebagai langkah awal yang bersifat epistemologis, bukan sekadar teatrikal politik. "Peradilan rakyat adalah bentuk reklamasi kedaulatan pengetahuan yang selama ini dibajak oleh rezim oligarkis," tegasnya.

Shohibul memaparkan bahwa workshop ini harus membalik hierarki pengetahuan konvensional. Mulai dari tahap prasidang yang menekankan kesaksian korban serta audit ilmiah komunitas, hingga sidang simbolik yang menghidupkan kembali konsep Bius Parhudamdam – sidang adat ekologis berbasis nilai kultural Batak Toba.

"Ketika gugatan dibacakan oleh seorang Batak atas perusakan hutan, itu bukan hanya argumen hukum, tapi reaktualisasi kosmologi. Danau Toba adalah parhorasan – sumber kehidupan," ucap Shohibul.

Panel hakim rakyat ini nantinya terdiri dari tetua adat, pemimpin spiritual (parmalim), dan ahli ekologi. Putusan moral seperti "Pernyataan Bersalah Korporasi" akan menjadi dasar legitimasi untuk aksi hukum lebih lanjut.

Tiga Aktor Kekerasan Ekologis

Shohibul menyebut tiga aktor utama dalam kekerasan struktural ekologis di kawasan Danau Toba:

Konsorsium industri yang memanfaatkan skema Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),

Birokrasi yang menghasilkan AMDAL cacat hukum, dan

Lembaga keuangan yang membiayai ekosida melalui green bond.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti kekerasan kultural seperti komodifikasi Sigale-gale serta program CSR yang menjadikan masyarakat "peminta-minta ekologis".

Peta Jalan Pasca-Workshop

Shohibul merumuskan tiga strategi kunci yang harus menjadi hasil konkret workshop:

Deklarasi Manusia Batak, berisi pengakuan Danau Toba sebagai subjek hukum dan desakan moratorium izin industri ekstraktif.

Pembentukan Dewan Adat Multi-Etnis (model Sangkep Naualuh) sebagai pengawas ekologis independen.

Pengajuan Gugatan Internasional, termasuk ke International Rights of Nature Tribunal dan pelibatan UN Special Rapporteur on Human Rights & Environment.

Shohibul juga mengingatkan potensi represi dari kekuasaan. Karena itu, ia mengusulkan pembentukan rapid response team dan pelatihan digital security untuk melindungi komunitas dan aktivis dari kriminalisasi berbasis UU ITE.

Sebagai penutup, Shohibul menyebut workshop ini sebagai parhitean sejarah.

"Ini bukan sekadar lokakarya. Ini adalah pengadilan sejarah. Kita sedang memilih: berpihak pada korporasi perusak atau bersama masyarakat yang menjaga tanah dan airnya. Danau Toba adalah ujian peradaban kita."*

(cb/j006)