Terpukau Danau Toba, Pelari 34 Negara Bilang “Ini Surga” di Trail of The Kings UTMB 2026
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA — Menteri Kebudayaan Republik Indonesia (Menbud RI) Fadli Zon secara resmi menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN).
Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 yang ditandatangani pada 7 Juli 2025.
Penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, yang secara resmi mengesahkan Garuda Pancasila dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai lambang negara Republik Indonesia.
"PP No. 66 Tahun 1951 merupakan tonggak sejarah penting dalam penetapan lambang negara dan filosofi persatuan dalam keberagaman," kata Fadli Zon dalam pernyataan tertulis, Senin (14/7/2025).
Menbud Fadli Zon menjelaskan terdapat tiga pertimbangan utama yang mendasari penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional:
1. Sejarah Penetapan Lambang Negara
Pada tanggal tersebut di tahun 1951, Presiden Soekarno menetapkan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai semboyan dalam lambang negara Garuda Pancasila melalui PP No. 66 Tahun 1951.
2. Makna Filosofis dalam Pasal 5 PP 66/1951
Penjelasan pasal tersebut menggarisbawahi pentingnya semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai nilai budaya yang mempersatukan bangsa.
3. Rangkaian Sejarah Perjuangan Nasional
Semangat persatuan telah dirintis sejak Kebangkitan Nasional (1908), Sumpah Pemuda (1928), hingga Sidang BPUPKI/PPKI (1945).
"Hari Kebudayaan Nasional bukan sekadar peringatan, melainkan momentum memperkuat identitas nasional dan menjaga keberagaman budaya bangsa," tegas Fadli.
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI
SEMARANG Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni. Hal itu tergambar
SOSOK
JAKARTA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal S.E., M.AP., menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Himpunan Keluarga Besar Masyarakat Kabup
PEMERINTAHAN