Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account Pajak Daerah, Dorong Digitalisasi dan Tingkatkan PAD
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk menguatkan penggunaan Aksara Bali di semua lini kehidupan masyarakat.
Penegasan itu disampaikannya saat membuka Bulan Bahasa Bali VIII Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Denpasar, Minggu (1/2/2026).
Dalam sambutannya, Koster menyoroti bahwa penggunaan Aksara Bali saat ini belum tertib dan masif.Baca Juga:
Ia mencontohkan sejumlah negara yang berhasil melestarikan aksara, seperti Jepang, Korea, China, dan Thailand, sebagai indikator peradaban yang kuat.
"Di periode kedua ini, saya akan genjot agar Aksara Bali menjadi gerakan bersama. Gunakan Aksara Bali, kalau bisa tanpa huruf latin, itu keren," ujarnya.
Gubernur menekankan bahwa Aksara Bali bukan sekadar simbol budaya, melainkan warisan leluhur yang harus dijaga dan dijadikan identitas karakter Orang Bali.
Dalam rangka memperluas implementasi, Koster memerintahkan agar semua produk lokal Bali wajib menggunakan Aksara Bali.
"Kalau tidak memakai Aksara Bali, tidak usah dipasarkan. Hotel pun saya datangi, kalau tidak menggunakan aksara saya tegur," tegasnya.
Bulan Bahasa Bali VIII mengusung tema "Atma Kerthi: Udiana Purnaning Jiwa" dan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai 1 hingga 28 Februari 2026.
Penyelenggaraannya dilakukan berjenjang, dari tingkat desa/kelurahan, lembaga pendidikan, hingga tingkat provinsi.
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menanamkan kesadaran kolektif dalam pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali.
Kegiatan pembukaannya ditandai dengan penarikan selendang kepongpong kupu-kupu oleh Gubernur Koster, serta penorehan tulisan kaligrafi "Lestarikan Aksara Bahasa Sastra Bali" yang diproses langsung menjadi karya seni.
Bulan Bahasa Bali VIII diramaikan dengan festival penulisan Aksara Bali di berbagai media, 17 lomba wimbakara, delapan pementasan seni pertunjukan (sesolahan), tiga workshop kriyaloka, dua seminar widyatula, serta pameran Reka Aksara bertema "Transformasi Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dalam Teknologi".
Selain itu, konservasi lontar, ruang belajar ramah anak, diskusi sastra, dan penganugerahan Bali Kerthi Nugraha Mahottama turut diselenggarakan.
Koster menekankan pentingnya disiplin dan kesadaran kolektif dalam penggunaan Aksara Bali.
"Jangan malu menggunakan Aksara Bali. Justru harus bangga. Kita wajib menegur jika ada pelanggaran, agar budaya ini tetap hidup," ujarnya.
Sehari setelah pembukaan tingkat provinsi, seluruh kabupaten/kota se-Bali akan melaksanakan pembukaan Bulan Bahasa Bali di wilayah masing-masing.*
(dh)
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599
SAINS DAN TEKNOLOGI
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelece
NASIONAL
JAKARTA Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, advokat Moratu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkat
POLITIK
MEDAN Polemik mengenai masa depan guru nonAparatur Sipil Negara (nonASN) atau guru honorer pada 2027 mencuat setelah terbitnya Surat E
PENDIDIKAN