Jelang Puncak Haji, PPIH Arab Saudi Bentuk Satgas Armuzna untuk Pastikan Layanan dan Pengamanan Jemaah
JAKARTA Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi) membentuk Satuan Tugas Operasi Armuzna untuk memastikan kesiapan layanan menje
AGAMA
MEDAN – Perang Sunggal tahun 1872 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan masyarakat Sumatera Timur terhadap kolonial Belanda. Konflik ini dipicu oleh kebijakan konsesi tanah oleh Kesultanan Deli kepada pengusaha perkebunan asing di wilayah Sunggal.
Dalam catatan sejarah yang dikutip dari buku Kisah Dari Deli: Masalah Sosial dan Pembangunan di Kota Medan Jilid II karya Erond L. Damanik, disebutkan bahwa struktur kekuasaan di Kesultanan Deli pada masa itu belum sepenuhnya terpusat. Para datuk lokal masih memiliki pengaruh kuat di wilayah masing-masing.
"Posisi Sultan Deli tidaklah menunjukkan corak kingdom karena sultan tidak dapat memerintah datuk-datuk sebagai penguasa lokal di wilayahnya," tulis Erond.Baca Juga:
Konflik memuncak pada tahun 1872 ketika Sultan Deli Mahmud Perkasa Alam mengalokasikan tanah di Kedatukan Sunggal kepada pihak perkebunan asing. Kebijakan ini memicu penolakan keras dari Datuk Sunggal Badiuzzaman Surbakti bersama sejumlah tokoh lokal lainnya.
"Peristiwa ini berawal dari upaya mengkonsesikan tanah di wilayah Kedatukan Sunggal kepada pengusaha perkebunan," tulis Erond.
Selain persoalan tanah, faktor ekonomi juga menjadi pemicu konflik, termasuk kebijakan kolonial Belanda yang mengalihkan perdagangan opium ke sistem resmi, sehingga mengurangi pendapatan para datuk lokal.
Ketegangan kemudian berubah menjadi perlawanan bersenjata. Belanda bahkan mendatangkan tambahan pasukan dari Batavia untuk meredam konflik yang meluas hingga mendapat dukungan dari wilayah Senembah, Karo, hingga Gayo.
"Pada 10 Juli 1872, bala bantuan prajurit Belanda dari Batavia datang ke Deli guna meredakan pemberontakan Sunggal," tulis Erond.
Perlawanan akhirnya berhasil dipadamkan. Badiuzzaman Surbakti ditangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa seumur hidup, sementara struktur kekuasaan lokal di Deli mulai berubah di bawah kendali kolonial.
"Chiefdom pemerintahan Deli berakhir ketika masuknya pemerintahan kolonial," tulisnya.
Perang Sunggal kini tercatat sebagai salah satu simbol perlawanan agraria dan perebutan kekuasaan di Sumatera Timur pada masa awal perkembangan perkebunan kolonial.*
(ds/dh)
JAKARTA Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi) membentuk Satuan Tugas Operasi Armuzna untuk memastikan kesiapan layanan menje
AGAMA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judi online (judol) sebagai musuh bersama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Catur Elang Perkasa, Mochamad Zaenuri, dalam penyidikan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, menyatakan pihaknya menghormati keputusan SMAN 1 Pontianak yang menolak mengikuti
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meminta penjelasan Kementerian Agama (Kemenag) terkait pencabutan izin Pondo
HUKUM DAN KRIMINAL
KALTIM Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut industri pupuk nasional memasuki fase penguatan baru setelah Indonesia resmi melak
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH TENGGARA Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Polres Aceh Tenggara, Kamis, 14 Mei 2026. Kunjungan
NASIONAL
MEDAN Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengeksekusi terpidana kasus korupsi kredit usaha rakyat (KUR) b
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Sektor Medan Kota menangkap dua residivis, Doni Syaputra (37) dan Budianto (21), yang diduga membobol mess milik Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mempromosikan posisi strategis Sumatera Utara sebagai pintu gerbang Indonesia
PEMERINTAHAN