Data Dukcapil Bongkar Fakta Unik: 190 Orang Bernama Uzumaki, Cancer Jadi Zodiak Terbanyak
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
MEDAN - Konflik agraria yang masih terjadi di berbagai wilayah bekas perkebunan di Sumatera Utara tidak muncul dalam waktu singkat.
Persoalan tersebut berakar panjang sejak masa kolonial, berlanjut pada periode pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan Indonesia, ketika perebutan lahan dan arus migrasi berlangsung tanpa pengaturan yang kuat.
Sejarawan Budi Agustono menjelaskan, masa setelah 1945 merupakan periode dekolonisasi yang ditandai ketidakstabilan politik di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara.Baca Juga:
Dalam situasi tersebut, penguasaan tanah perkebunan menjadi salah satu sumber konflik utama yang sulit dikendalikan pemerintah.
"Sejak 1945 sampai 1953 terjadi ketidakstabilan politik di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara. Pada masa itu banyak organisasi petani yang memperjuangkan hak atas tanah," kata Budi.
Menurut dia, gelombang migrasi ke kawasan perkebunan meningkat sejak masa pendudukan Jepang.
Banyak pendatang kemudian membuka lahan di sekitar wilayah perkebunan di Sumatera Timur, termasuk kawasan sekitar Medan.
Ketika situasi politik tidak stabil, pengawasan terhadap lahan perkebunan melemah sehingga pendudukan lahan semakin meluas.
Sejumlah wilayah seperti Tanjung Morawa, Helvetia, hingga perkebunan lain di Sumatera Timur menjadi titik penting dalam dinamika tersebut.
Pada 1953, pendudukan lahan di Tanjung Morawa yang melibatkan berbagai organisasi petani dan kelompok politik berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan.
"Pendudukan tanah-tanah perkebunan itu sangat tinggi sejak masa Jepang sampai tahun 1950-an. Ketidakstabilan politik membuat perkebunan tidak lagi kuat mempertahankan tanah-tanah tersebut," ujarnya.
Dalam perkembangan itu, muncul Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) yang memperjuangkan klaim masyarakat Melayu atas tanah yang dianggap sebagai wilayah tradisional.
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
KARO Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami peningkatan. Meski status gunung api terseb
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial L (35), mantan istri anggota Polri berinisial Brig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi komitmen Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kh
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Lab
PENDIDIKAN
MAKASSAR Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantun
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyalurkan bantuan berupa donasi uang tunai d
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara, dituntut h
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) akan mengawal usulan perc
NASIONAL