
Warga Desa Sampali Tersingkir, Proyek Mewah Jalan Terus di Atas Tanah Sengketa
DELI SERDANG Puluhan keluarga di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terancam kehilangan tem
Hukum dan Kriminal
YOGYAKARTA -Keputusan perayaan 1 Syawal 1445 Hijriah yang dilakukan oleh sekelompok jemaah Masjid Aolia di Gunungkidul, Yogyakarta, telah menjadi sorotan utama dalam ranah keagamaan. Fenomena ini mencuat setelah sebuah video viral menampilkan salah satu pemimpin jemaah yang mengaku berkomunikasi langsung dengan Allah SWT untuk menetapkan hari raya tersebut.
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi, atau yang akrab disapa Gus Fahrur, mengeluarkan pernyataan tegas terkait kontroversi ini. Gus Fahrur menyampaikan kekhawatiran akan perlunya kehati-hatian dalam menanggapi klaim-klaim yang tidak didukung oleh dalil-dalil yang kuat dalam ajaran agama Islam. “Fenomena kelompok masyarakat Aolia di Padukuhan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta, yang berhari raya hari Jumat kemarin dengan dalih tokoh panutan mereka berbicara langsung dengan Allah SWT, ini sungguh memprihatinkan, harus dicegah dan tidak boleh terulang kembali,” ujar Gus Fahrur.
Perkataan Gus Fahrur ini menjadi panggilan bagi seluruh tokoh agama untuk menjaga integritas ajaran Islam dan tidak membiarkan ajaran tersebut dimanipulasi oleh klaim-klaim yang tidak sah. Beliau menekankan pentingnya pengamalan ajaran agama yang didasarkan pada ilmu dan nalar syariat yang benar. “Kita berharap semua umat Islam khususnya tokoh agama harus beribadah sesuai ajaran agama Islam yang benar, menggunakan ilmu dan akal sehatnya, tidak boleh mempermainkan ajaran agama Islam dan berdalih telah berbicara langsung dengan Gusti Allah SWT,” katanya.
Menurut Gus Fahrur, Islam adalah agama yang mengedepankan ilmu dan akal sehat. Maka, klaim tentang komunikasi langsung dengan Allah SWT tanpa dasar yang kuat dalam syariat tidaklah sah dan tidak dapat diterima sebagai dasar penetapan suatu ibadah atau keputusan agama.
Selain itu, Gus Fahrur juga mengajak masyarakat umum untuk lebih waspada terhadap klaim-klaim yang tidak masuk akal atau bertentangan dengan ajaran Islam yang sudah disepakati secara luas. Dia juga menyebutkan pentingnya peraturan resmi pemerintah terkait penetapan awal Ramadan dan 1 Syawal, agar tidak terus menerus terjadi polemik di berbagai daerah.
Fenomena ini juga membuka ruang diskusi mengenai batas antara kebebasan berpendapat dalam ranah keagamaan dan perlunya landasan ilmiah serta syariat yang kuat dalam mengambil keputusan keagamaan yang memengaruhi masyarakat luas. Semoga perdebatan ini membawa pemahaman yang lebih mendalam dan menyatukan pandangan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam yang sejati.
(K/09)
DELI SERDANG Puluhan keluarga di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terancam kehilangan tem
Hukum dan KriminalBANDAR LAMPUNG Di balik ambisi Indonesia membangun ketahanan energi lewat proyek 35.000 MW, terselip ancaman serius bagi kesehatan dan l
NasionalJAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan dalam survei Riset Lingkaran Str
PolitikPADANGSIDIMPUAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Padangsidimpuan, Haji Muha
PeristiwaLUBUK PAKAM Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menegaskan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, dan kesiapsiagaa
PemerintahanDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang siap mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui program Karya Bakti TN
PemerintahanDENPASAR Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menegaskan pentingnya peran kader posyandu dalam melaku
PemerintahanJAKARTA Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi akun waj
PemerintahanRIAU Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi merealisasikan program edukatif bertajuk SMSI Goes to
PendidikanJAWA BARAT Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta pemerintah pusat secara transparan mengumumkan daerahdaerah yang penyerapa
Politik