Di Tengah Kenaikan Pertamax, Pemerintah Pastikan Pertalite dan Solar Subsidi Tetap Stabil
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi ti
EKONOMI
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) ke-10, Sudrajad Djiwandono, akhirnya buka suara soal pemecatannya oleh Presiden ke-2 RI, Soeharto, di tengah krisis moneter tahun 1998.
Djiwandono yang menjabat sejak 1993 hingga awal 1998 mengungkap bahwa wataknya yang "bandel" menjadi salah satu alasan utama dirinya diberhentikan pada 12 Februari 1998.
"Kalau Pak Harto setuju ya dilaksanakan, kalau tidak ya tidak. Kalau bandel kayak saya ya bisa dipecat, tapi nggak apa-apa lah," ungkap Djiwandono dalam peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025).
Djiwandono juga menyoroti bagaimana Soeharto memiliki prinsip kuat dalam pengambilan kebijakan, namun tetap memberi kepercayaan besar kepada para ahli dan ekonom cerdas.
"Pak Harto orang yang percaya pada orang-orang yang dianggap pintar. Senior-senior saya, dari Prof. Soemitro sampai Pak Widjojo, semua itu didengarkan oleh Pak Harto," jelasnya.
Di tengah kondisi ekonomi global yang menantang, Djiwandono juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi politik di Indonesia. Ia mengutip pemikiran para ekonom senior seperti Sjahrir dan Soemitro Djojohadikoesoemo, bahwa setiap keputusan ekonomi pada akhirnya adalah keputusan politik yang harus mendapat dukungan parlemen.
"Kita menggunakan semua yang kita pelajari, tapi begitu kita membuat keputusan, itu adalah keputusan politik. Karena itu di dunia demokrasi, harus didukung oleh DPR," tuturnya.
Pemecatan Djiwandono terjadi saat Indonesia dilanda krisis moneter hebat pada 1997-1998. Ia merupakan salah satu figur penting dalam upaya stabilisasi rupiah kala itu, sebelum digantikan oleh gubernur berikutnya.*
(d/j006)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi ti
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus du
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi peringatan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) terkait potensi terjadinya krisis kelaparan bes
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat nilai tuk
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 2,8 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan dua tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan terkait kasus dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UndangUndang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nom
POLITIK
MEDAN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas,
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun memastikan rencana perbaikan dan peningkatan ruas jalan kabupaten di Nagori Bandar T
PEMERINTAHAN