TP PKK Madina Kunjungi Desa Binaan, Perkuat Pemberdayaan Keluarga dan Usaha Masyarakat
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN – Sebelum kata "kebebasan pers" menjadi jargon, seorang anak lahir di Padangsidimpuan pada 1861: Dja Endar Moeda Harahap.
Dari keterbatasan dunia kolonial, ia menyalakan cahaya melalui kata-kata, menjadi salah satu perintis pers Melayu yang menentang pembungkaman suara pribumi.
Pendidikan di Kweekschool Padangsidimpuan dan bimbingan C. A. van Ophuijsen membentuk dasar intelektualnya.Baca Juga:
Karier jurnalistiknya dimulai pada 1887 sebagai redaktur Soeloeh Pengadjar, jurnal pendidikan berbahasa Belanda.
Namun titik balik terjadi setelah menunaikan ibadah haji pada 1892 dan mengganti namanya menjadi Haji Muhammad Saleh.
Padangsidimpuan menjadi pusat perjuangannya: mendirikan sekolah swasta dan memimpin Pertja Barat, surat kabar Melayu pertama yang dimiliki pribumi.
Di bawah kepemimpinannya, Pertja Barat kritis, mengangkat isu pendidikan, peran perempuan, adat, serta menyoroti kebijakan kolonial dan elite priyayi.
Konflik dengan pihak kolonial membuatnya beberapa kali berhadapan dengan hukum.
Ketika diusir dari Padang, ia melanjutkan perjuangan di Kutaraja (Banda Aceh) dengan mendirikan Pemberita Atjeh pada 1906, serta menjangkau Medan melalui Pewarta Deli pada 1910, surat kabar Melayu pertama di Medan yang dimiliki dan dipimpin pribumi.
Media-media yang dipimpinnya menjadi sarana perjuangan kolektif, sekaligus merawat identitas dan sejarah Sumatra, termasuk lewat buku "Riwayat Poelaoe Soematra" (1903).
Hidup Dja Endar Moeda tidak lepas dari tekanan, pengusiran, dan penahanan. Namun pengorbanannya membentuk fondasi pers bumiputra.
Ia wafat pada 1926 di Kutaraja, jauh dari tanah kelahiran, tetapi gagasannya tetap hidup dalam tradisi jurnalistik Indonesia.
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN