Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO — Bupati Karo Antonius Ginting menjadi sorotan setelah pernyataannya mengenai kondisi pelajar yang mengalami gejala keracunan usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) beredar di media sosial.
Antonius menyampaikan penilaiannya setelah mengecek langsung kondisi para pelajar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo di Rumah Sakit Amanda Berastagi.
Para pelajar yang mengalami keluhan kesehatan tersebut berasal dari SMA Negeri 1 Berastagi dan SMA Bersama Kabupaten Karo.Baca Juga:
Hingga Jumat, 14 Agustus 2026, jumlah siswa yang mengalami keluhan dilaporkan mencapai 353 orang.
Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah korban dilarikan ke rumah sakit.
Dalam video tersebut, beberapa pelajar tampak mengalami kondisi lemas, muntah, kejang-kejang, hingga kehilangan kesadaran.
Namun, Antonius menilai kondisi para pelajar tidak mengkhawatirkan.
"Dari 255 anak sekolah yang kemungkinan, ini masih kemungkinan gejala keracunan ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan," ujar Antonius di depan RS Amanda Berastagi, Kamis (13/8/2026).
Ia kemudian menyebut kondisi tersebut sebagai kabar baik.
"Ini berita baik, kalaupun ada suatu kejadian berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik," tambahnya.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat perhatian publik karena disampaikan ketika ratusan pelajar tengah mendapatkan penanganan medis setelah diduga mengalami keracunan MBG.
Profil Bupati Karo Antonius Ginting
Antonius Ginting lahir di Kabanjahe pada 6 Juli 1965.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Karo, ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 040527 Tigapanah pada 1973-1979.
Pendidikan menengah ditempuh di SMP Negeri 1 Kabanjahe pada 1979-1982 dan SMA Negeri Pancur Batu pada 1982-1985.
Setelah itu, Antonius melanjutkan pendidikan kedokteran di Universitas Sumatera Utara (USU) pada 1986-1993 dan memperoleh gelar dokter.
Pada 1992-1994, ia mengikuti pendidikan S1 Sepa PK I ABRI-Polri dan menyandang pangkat Letnan Dua.
Pendidikan spesialis kembali ditempuh di USU melalui program Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada 2001-2003 hingga memperoleh gelar Sp.OG.
Antonius kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Kesehatan di USU pada 2008-2010 dan meraih gelar M.Kes.
Pendidikan akademiknya berlanjut ke jenjang doktor di USU pada 2018-2019. Ia juga mengikuti berbagai pendidikan kepemimpinan dan kedinasan.
Riwayat Karier Antonius Ginting
Karier Antonius dimulai di Polda Riau sebagai Kaur Yankes Subbid Yanmat Faskess Biddokkes pada 2003-2009.
Ia kemudian bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan sebagai Kasi Dokpol pada 2009-2011 dan Kakomed pada 2011-2016.
Pada 2016-2019, Antonius menjabat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi.
Selanjutnya, pada 2019-2021, ia bertugas sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II di Biddokkes Polda Sumatera Utara.
Kariernya berlanjut sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Semarang pada 2021-2022.
Setelah itu, Antonius menjabat Kabiddokkes Polda Bengkulu pada 2022-2023.
Riwayat Organisasi
Di bidang organisasi profesi, Antonius tercatat sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia pada 1993-2024.
Ia juga menjadi anggota Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi pada 2003-2024 serta anggota Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumatera Utara pada 2005-2024.
Di luar organisasi profesi, Antonius pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Pancur Batu pada 2014-2019.
Pada 2020, ia dipercaya menjadi Ketua Umum Panitia Sidang Majelis Sinode GBKP ke-36.
Sebelumnya, pada 2017-2019, Antonius menjadi Ketua Umum Panitia Jubileum 50 Tahun Panti Asuhan Kristen (PAK) Gelora Kasih.
Ia juga tercatat sebagai Dewan Pertimbangan dan Penasehat Forum Pelestarian Budaya Kabupaten Karo periode 2024-2029 serta Dewan Pembina Cendikiawan Karo Indonesia (CKI) periode 2023-2027.
Kasus dugaan keracunan massal setelah konsumsi MBG di Kabupaten Karo masih dalam penanganan dan penyelidikan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Karo telah mengambil sampel makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan untuk para siswa.
Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui penyebab munculnya keluhan kesehatan pada para pelajar.
Dengan pemeriksaan tersebut, penyebab pasti kejadian diharapkan dapat diketahui berdasarkan hasil uji laboratorium, bukan hanya berdasarkan dugaan awal.* (km/ad)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN