MEDAN Sebagai pemilik Hak Guna Usaha (HGU), PTPNI RegionalI dan anak usahanya PT Nusa Dua Propertindo (NDP), bertanggungjawab atas pengu
Hukum dan Kriminal
MEDAN Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid diharap segera mengkaji penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Terlantar atas tanah t
Hukum dan Kriminal
JAKARTAR Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terbukti menyalahgunakan we
Politik
DELI SERDANG Kepala Desa Sampali, Muhammad Ruslan, diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara terkait
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Sengketa lahan kembali mencuat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Masyarakat Desa Karang Rejo menuding PTPN I Regional I meng
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung mulai menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di balik terbitnya sertifikat hak guna usaha (HGU) seluas 85.244,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan mencabut sertifikat hak guna usaha (HGU) seluas 85.244,925 hektare di Provinsi Lampung yang tercatat atas na
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar mengatakan, tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang ditelantarkan PTPN dan puluhan
Hukum dan Kriminal
MEDAN Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Pemerint
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, mempercepat penanganan pascabencana banjir dengan memba
Nasional
