
Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Prioritas 2025, Mulai Perampasan Aset hingga Kepolisian
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah resmi menyepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas
NasionalJAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah resmi menyepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas
NasionalOlehProf. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, adsense5 Pasal Kontroversi dan Multitafsir RUU Perampasan Asetadsense B
OpiniMEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh empat terdakwa kasus dugaan pera
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang barang rampasan dari para pelaku tindak pidana korupsi. adsensePel
NasionalSOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Pera
NasionalJAKARTA Setelah bertahuntahun tertahan di zona abuabu legislasi, Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset akhirnya mendapat ang
NasionalJAKARTA Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyampaikan sikap resmi terhadap dinamika nasional dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan
NasionalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang besarbesaran atas barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi.
NasionalJAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan akan membahas Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah tuntasny
NasionalJAKARTA Sebanyak 16 badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan organisasi kemasyarakatan serta kepemudaan di Indonesia menyampaikan serangkaian
Nasional