
Wamenkumham: Senang Tak Senang, RUU KUHAP Harus Disahkan 2025 Ini
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa Revisi UndangUndang Hukum Acara P
NasionalJAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa Revisi UndangUndang Hukum Acara P
NasionalJAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 yang mengatu
NasionalMEDAN Ardila, korban penipuan yang telah melaporkan kasus yang menimpa keluarganya ke Polrestabes Medan, akhirnya dipanggil oleh Divisi Pro
Hukum dan KriminalJAKARTA Mantan Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti pentingnya pengelolaan barang sitaan negara sebagai potensi sumber pema
EkonomiJAKARTA Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan delapan Rancangan UndangUndang (RUU)
Hukum dan KriminalBOGOR Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa geramnya terhadap maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pernyataan tersebut
NasionalJAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dukungannya terhadap usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai penghap
NasionalOleh Faoso F. TelaumbanuaSEBELUM UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perubahan ketiga terhadap UU
OpiniJAKARTA Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa rancangan baru UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KU
NasionalPenulisLuhut MP PangaribuanBARANG lebih berharga dari manusia? Jangan pernah terjadi. Kalau sampai dalam Rancangan Kitab Undangundang Huku
Opini