Prabowo: We Are Strong and Rich, Subsidi BBM hingga MBG Jadi Bukti Indonesia Kuat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat melalui berbagai program bantuan pe
NASIONAL
JAKARTA — Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, memberikan pandangan kritis terhadap keputusan pemerintah yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong).
Menurutnya, kasus hukum kedua tokoh tersebut menunjukkan tanda-tanda kuat sebagai peradilan politis, bukan murni proses hukum yang objektif.
"Ujung-ujungnya orang capek dengan segala drama peradilannya, tapi nanti akan ada pahlawan politiknya di belakang layar," ujar Feri, Jumat (1/8/2025).
Feri menjelaskan bahwa peradilan terhadap Hasto dan Tom menunjukkan indikasi bahwa hukum telah dijadikan alat kekuasaan, bukan sebagai instrumen keadilan.
Menurutnya, pemberian amnesti dan abolisi di tahap akhir justru menunjukkan bahwa sejak awal proses ini beraroma politis.
"Konsekuensi dari peradilan politis ujungnya akan sangat politis," kata Feri.
Ia juga mempertanyakan mengapa proses hukum yang panjang harus dilalui jika pada akhirnya keputusan politis menjadi penentu nasib hukum kedua tokoh tersebut.
"Kenapa enggak sedari awal saja? Bukankah Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK berada di bawah Presiden?" tanya Feri, menyoroti inkonsistensi dalam penanganan perkara ini.
Setelah keputusan Presiden Prabowo Subianto diumumkan, sejumlah politisi langsung menyampaikan apresiasi.
Salah satunya datang dari kader PDI Perjuangan yang menyebut langkah Presiden sebagai bentuk keberanian politik dan komitmen terhadap demokrasi rekonsiliatif.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR telah menyetujui langkah presiden dalam memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto serta abolisi untuk Tom Lembong.
Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atas kasus korupsi dalam kebijakan importasi gula 2015–2016, sementara Hasto dinyatakan bersalah karena terlibat dalam pendanaan suap untuk pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat melalui berbagai program bantuan pe
NASIONAL
MEDAN Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban pascaledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumate
PERISTIWA
MEDAN Ledakan dahsyat mengguncang sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Senin (20/7/2026).
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu sektor yang paling re
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan (Government Technology) sebagai langkah st
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat tidak terburuburu mem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan Selasa (21/7/2026). Harga emas Antam 2
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah mengalami pelemahan pada perdagangan Selasa (21/7/2026) pagi. Mata uang N
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak positif pada pembukaan perdagangan Selasa (21/7/2026). Indeks saham utama Indonesia
EKONOMI
GRESIK Jajaran Direksi dan manajemen PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) melaksanakan study visit ke Smelter PT Freeport Indonesia (P
EKONOMI