JAKARTA Revisi UndangUndang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) akhirnya disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah. Salah satu poin krusial ya
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar focus group discussion (FGD) bersama sejumlah pakar hukum untuk membahas implikasi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah anggapan bahwa Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi III DPR RI bersama pemerintah mulai membahas secara mendalam Revisi Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara
Pemerintahan
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengusulkan agar penyadapan dihapus dari daftar bentuk upaya paksa dalam revisi Kitab Und
Politik
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa Revisi UndangUndang Hukum Acara P
Nasional
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset akan dimulai pa
Nasional
JAKARTA Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak akan mengancam
Hukum dan Kriminal
OlehAbdul Chair Ramadhan.Perkembangan hukum tidak sematamata didasarkan pada pertimbangan logika formal semata, melainkan lebih banyak dip
Opini