Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Komnas HAM, Anisa Hidayah, kembali menyerukan urgensi percepatan revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Seruan ini mencuat menyusul tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam proses penegakan hukum di Indonesia, terutama oleh aparat kepolisian.
"Revisi KUHAP ini harus menjamin hadirnya sistem hukum yang modern dan berperspektif HAM," tegas Anisa dalam diskusi publik bertajuk "Revisi KUHAP dan Jaminan HAM", di Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Komnas HAM mencatat, aparat kepolisian menjadi pihak yang paling banyak diadukan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.
Jenis pelanggaran yang dilaporkan mencakup:
- Penangkapan dan penahanan tanpa prosedur hukum
- Kekerasan fisik saat interogasi
- Penyalahgunaan wewenang
- Diskriminasi dalam proses penegakan hukum
Anisa menyebut bahwa pola pelanggaran yang berulang ini menuntut adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait akuntabilitas dan perlindungan warga negara.
Komnas HAM menekankan bahwa revisi KUHAP harus mengakomodasi beberapa poin penting berikut:
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL