JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa mekanisme penyadapan tidak akan dimuat dalam Rancangan Undangundang Ki
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti ketidakhadiran Dewan Perwak
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pembahasan revisi Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) terus bergulir di DPR RI. Komisi II
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Revisi UndangUndang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) akhirnya disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah. Salah satu poin krusial ya
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar focus group discussion (FGD) bersama sejumlah pakar hukum untuk membahas implikasi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah anggapan bahwa Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi III DPR RI bersama pemerintah mulai membahas secara mendalam Revisi Rancangan UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara
Pemerintahan
BANDA ACEH Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh kembali menunjukkan komitmen serius dalam merevisi UndangUndang No
Nasional
JAKARTA Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan industri media dan meningkatkan kese
Nasional
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional