Cak Imin Dilaporkan ke MKD karena Bawa Istri saat Jadi Timwas Haji

JAKARTA –Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mendapati dirinya terperangkap dalam sorotan tajam setelah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan yang diajukan oleh Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Musyanto, mengaitkan Cak Imin dengan dugaan penyalahgunaan fasilitas negara terkait keikutsertaan istrinya dalam rombongan Timwas Haji DPR 2024.

Dalam laporan yang diterima pada Senin (5/8), Musyanto menegaskan bahwa Cak Imin diduga membawa istrinya, Rustini Murtadho, dalam perjalanan resmi Timwas Haji DPR. Musyanto menyoroti penggunaan visa penyelenggaraan haji yang semestinya hanya diperuntukkan bagi jemaah haji, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tertentu.

“Saya melaporkan teradu, yang diduga mengajak istrinya dalam rombongan Timwas Haji DPR 2024. Hal ini tidak sesuai dengan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga,” demikian isi laporan yang diterima oleh MKD.

Baca Juga:

• Kerja 10 Jam Tanpa Henti, Pengantar Makanan di China Menangis: “Aku Tak Punya Waktu untuk Lapar”
• Menjelang Festival Bunga dan Buah, Warga Berastagi: Tahun Ini Sepi dan Lesu

Menurut Musyanto, tindakan ini melanggar kode etik dewan yang berlaku, yang mengharuskan anggota DPR menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Namun, tanggapan dari pihak MKD sendiri masih menunggu proses pengkajian lebih lanjut. Wakil Ketua MKD, Nazzarudin Dek Gam, menyatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari berkas laporan tersebut di sekretariat MKD.

Baca Juga:

• Kebakaran Hebat Landa Gedung Madina Al Munawwarah Asrama Haji Medan, Diduga Akibat Puntung Rokok
• Dituding Jual Sapi Bumdes Tanpa Musyawarah, Kades Anggoli Tapteng Bantah Tegas dan Minta Audit Inspektorat

“Kami belum mempelajari berkas laporannya karena saat ini sedang diperiksa di sekretariat,” ujar Nazzarudin dalam pesan singkatnya.

Dia juga menegaskan bahwa pembahasan terkait laporan ini baru akan dimulai saat DPR memasuki masa sidang yang akan dimulai pada tanggal 16 Agustus 2024 mendatang. Saat ini, DPR sedang dalam masa reses, di mana kegiatan legislasi dan pengawasan sementara dihentikan.

Cak Imin sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan yang menjeratnya ini. Namun, sorotan publik terhadap dugaan penyalahgunaan fasilitas negara ini semakin mempertegas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik oleh para pejabat yang terpilih.

Dengan masih berlangsungnya proses pengkajian di MKD, masyarakat menantikan hasil yang akan ditetapkan terkait laporan ini. Bagi Cak Imin dan anggota DPR lainnya, tegaknya kode etik dan kepatuhan terhadap aturan menjadi ujian nyata dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

(N/014)