Harga Elpiji 12 Kg Naik, Bahlil: Hanya untuk Masyarakat Mampu
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
HUMBAHAS -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan melaksanakan sosialisasi pemetaan batas secara partisipatif di Kantor Camat pollung, Senin 22 Juli 2024. Sosialisasi ini menghadirkan 5 (lima) desa yakni Desa Parssingguran 2, desa Parsingguran 1, Desa Ria ria, desa Hutajulu dan Desa Pollung.
Sosialisasi dibuka oleh Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE yang diwakili Kadis PMDP2A Drs. Maradu Napitupulu, M.Si didampingi Camat Pollung Imron Banjarnahor dan dihadiri Kapolres Humbang Hasundutan diwakili Kabag Ops. Kompol B. Limbong , Pejabat Utama (PJU) Polres dan Kapolsek Pollung serta jajarannya.
Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE yang diwakili Kadis PMDP2A Drs. Maradu Napitupulu, M.Si menjelaskan bahwa pemetaan batas desa secara partisipatif dilaksanakan untuk menegaskan batas desa secara definitif yang menjadi batas kewenangan masing-masing desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
Disamping itu, pemetaan batas ini akan menampilkan potensi tutupan lahan, sebagai dasar dan data dalam merencanakan pembangunan dan perumusan potensi ekonomi desa. Pemetaan batas desa juga tidak akan menghilangkan hak milik, hak ulayat dan hak lainnya.
Sosialisasi pemetaan batas desa ini dilaksanakan atas kerjasama dengan Earth World Foundation dengan narasumber Bendry S. Ritonga. Setelah pemaparan dilanjutkan dengan praktek menggunakan aplikasi di sekitaran kantor camat pollung. Setiap peserta yang ditugaskan, dipastikan dapat memahami menggunakan aplikasi, sehingga dapat diterapkan pada pada masing-masing desa.
Sosialisasi ini juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas, sebagai komitmen masing-masing desa mendukung pelaksanaan pemetaan batas desa dan memberikan informasi yang jujur dan obyektif, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Jika terjadi perselisihan mengenai batas desa, masing-masing desa bersedia menempuh lewat jalur musyawarah dan mufakat.
Disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah sosialisasi, Kepala Desa melaksanakan musyawarah di desa masing-masing untuk menyusun sketsa desa dan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pemetaan Batas Desa. Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Tim, maka Tim melakukan pelacakan titik koordinat sesuai sketsa desa atas penjelasan dan informasi peta geospasial atau peta rupabumi yang dilaksanakan oleh masing masing desa menurut versi dan informasi masing masing desa, tanpa perlu berselisih paham dengan desa lainnya.
Hasil pelaksanakan titik koordinat yang dilakukan oleh masing-masing desa akan disampaikan kepada Bupati cq. Dinas PMDP2A untuk digambar menjadi peta. Setelah peta indikatif mendasari titik koordinat yang dilakukan masing masing desa dituangkan dalam peta, maka tim pemetaan batas desa tingkat kabupaten akan melihat arsiran/irisan batas desa yang saling beririsan dan melakukan kajian menggunakan informasi yang sudah ada dan melaksanakan sosialisasi pada dua desa yang saling beririsan untuk menyepakati batas desa definitif.
Setelah masing masing desa sudah menyepakati batas desa masing masing, maka akan dipersiapkan peraturan Bupati tentang Batas Desa yang definitif dan selanjutnya desa akan memasang pilar batas definitif masing masing desa.
(N/014)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh jajaranny
PEMERINTAHAN