Prabowo Terbitkan Perpres Pengelolaan Kesehatan Terpadu dari Pusat hingga Desa, Ini Isinya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
HUMBAHAS -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan melaksanakan sosialisasi pemetaan batas secara partisipatif di Kantor Camat pollung, Senin 22 Juli 2024. Sosialisasi ini menghadirkan 5 (lima) desa yakni Desa Parssingguran 2, desa Parsingguran 1, Desa Ria ria, desa Hutajulu dan Desa Pollung.
Sosialisasi dibuka oleh Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE yang diwakili Kadis PMDP2A Drs. Maradu Napitupulu, M.Si didampingi Camat Pollung Imron Banjarnahor dan dihadiri Kapolres Humbang Hasundutan diwakili Kabag Ops. Kompol B. Limbong , Pejabat Utama (PJU) Polres dan Kapolsek Pollung serta jajarannya.
Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE yang diwakili Kadis PMDP2A Drs. Maradu Napitupulu, M.Si menjelaskan bahwa pemetaan batas desa secara partisipatif dilaksanakan untuk menegaskan batas desa secara definitif yang menjadi batas kewenangan masing-masing desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
Disamping itu, pemetaan batas ini akan menampilkan potensi tutupan lahan, sebagai dasar dan data dalam merencanakan pembangunan dan perumusan potensi ekonomi desa. Pemetaan batas desa juga tidak akan menghilangkan hak milik, hak ulayat dan hak lainnya.
Sosialisasi pemetaan batas desa ini dilaksanakan atas kerjasama dengan Earth World Foundation dengan narasumber Bendry S. Ritonga. Setelah pemaparan dilanjutkan dengan praktek menggunakan aplikasi di sekitaran kantor camat pollung. Setiap peserta yang ditugaskan, dipastikan dapat memahami menggunakan aplikasi, sehingga dapat diterapkan pada pada masing-masing desa.
Sosialisasi ini juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas, sebagai komitmen masing-masing desa mendukung pelaksanaan pemetaan batas desa dan memberikan informasi yang jujur dan obyektif, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Jika terjadi perselisihan mengenai batas desa, masing-masing desa bersedia menempuh lewat jalur musyawarah dan mufakat.
Disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah sosialisasi, Kepala Desa melaksanakan musyawarah di desa masing-masing untuk menyusun sketsa desa dan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pemetaan Batas Desa. Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Tim, maka Tim melakukan pelacakan titik koordinat sesuai sketsa desa atas penjelasan dan informasi peta geospasial atau peta rupabumi yang dilaksanakan oleh masing masing desa menurut versi dan informasi masing masing desa, tanpa perlu berselisih paham dengan desa lainnya.
Hasil pelaksanakan titik koordinat yang dilakukan oleh masing-masing desa akan disampaikan kepada Bupati cq. Dinas PMDP2A untuk digambar menjadi peta. Setelah peta indikatif mendasari titik koordinat yang dilakukan masing masing desa dituangkan dalam peta, maka tim pemetaan batas desa tingkat kabupaten akan melihat arsiran/irisan batas desa yang saling beririsan dan melakukan kajian menggunakan informasi yang sudah ada dan melaksanakan sosialisasi pada dua desa yang saling beririsan untuk menyepakati batas desa definitif.
Setelah masing masing desa sudah menyepakati batas desa masing masing, maka akan dipersiapkan peraturan Bupati tentang Batas Desa yang definitif dan selanjutnya desa akan memasang pilar batas definitif masing masing desa.
(N/014)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL