Resmi! Bobby Nasution Angkat Chandra Dalimunthe sebagai Plt Kepala PUPR Sumut
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali berada di pusat perhatian setelah terjadinya kasus kontroversial terkait penangkapan Pegi Setiawan yang kemudian memenangkan praperadilan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Insiden ini menimbulkan kritik keras terhadap kebijakan Polri, dengan tuduhan salah tangkap yang mempengaruhi integritas institusi kepolisian.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengambil sikap tegas, menegaskan bahwa Polri tidak akan menghindari kritik dan bersedia menerima saran dari masyarakat serta pengawas eksternal. “Kami yakin bahwa jika kami menutup diri dan tidak memberikan ruang kepada pengawas, baik dari masyarakat maupun lembaga eksternal, Polri akan menjadi organisasi yang stagnan,” ujar Sigit dalam konferensi pers di Jakarta Utara.
Menanggapi dinamika internal yang terjadi, Sigit juga menegaskan pentingnya sinergi dengan seluruh pengawas, terutama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), untuk mempercepat reformasi dalam mencapai Polri yang lebih presisi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kami berkomitmen untuk menjadikan Polri sebagai organisasi yang modern, yang mampu merespons cepat dan mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat,” tambahnya.
Pernyataan ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk membuka diri terhadap masukan dan kritik sebagai langkah menuju perbaikan organisasi secara menyeluruh. “Tekad kami adalah untuk terus membuka ruang menerima masukan dalam rangka memperbaiki diri, karena kami percaya bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik,” papar Sigit.
Kontroversi yang melibatkan kasus Vina Cirebon juga memicu Polri untuk meningkatkan kualitas penyidikan dan menegakkan hukum dengan lebih baik, menjadikan integritas dan keadilan sebagai fokus utama dalam setiap tindakan yang dilakukan. Langkah-langkah konkrit seperti terjunkannya Propam dan Irwasum untuk menuntaskan kasus tersebut menjadi bukti komitmen Polri dalam menegakkan keadilan secara transparan.
Polri pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung proses reformasi internal yang dilakukan, demi menciptakan kepolisian yang profesional, bertanggung jawab, dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, harapan ke depannya adalah Polri yang tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi mitra yang dipercaya dalam membangun kedamaian serta keadilan bagi seluruh warga negara.
(N/014)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Markas Besar Polri menyampaikan permohonan maaf atas dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang anggota Brimob terhadap dua pela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak penegakan hukum maksimal terhadap anggota Brimob yang diduga mengan
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI Kematian NS, bocah 12 tahun asal Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, masih dalam penyelidikan. Dugaan
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC pada Jumat, 20 Febr
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi wacana dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto.Menurut Paloh, Nas
POLITIK
JAKARTA Menteri Luar Negeri (Sugiono) menyatakan belum ada keputusan terkait sosok anggota TNI yang akan menjabat sebagai Wakil Komandan
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Unit Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian terhadap petani dan mendukung program ketahanan pangan Presiden RI, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Sia
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengecam keras penangkapan imam
POLITIK