Menko Polhukam Pimpin Rapat Darurat Bersama Kominfo dan BSSN Bahas Serangan Ransomware Terhadap PDNS

JAKARTA -Hadi Tjahjanto, Menko Polhukam, bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian menggelar rapat koordinasi di Kemenko Polhukam untuk membahas serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Serangan yang menggunakan varian baru ransomware, Brain Cipher, mengancam keamanan nasional dengan tuntutan tebusan mencapai USD 8 juta atau Rp 131 miliar. Rapat yang digelar secara tertutup tersebut menyoroti upaya penanganan dan dampak gangguan serius ini terhadap layanan publik dan instansi pemerintah.

Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), memimpin rapat koordinasi yang urgensi dan kepentingannya tidak diragukan lagi. Bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, mereka berkumpul di Ruang Bima Kemenko Polhukam pada Senin pagi untuk menanggapi serangan serius terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang diserbu ransomware jenis baru, Brain Cipher.

Rapat ini diinisiasi setelah server PDNS dilaporkan terserang virus ransomware sejak 20 Juni 2024. Gangguan ini pertama kali terasa pada layanan Imigrasi di bandara internasional, yang menghambat proses pelayanan kepada penumpang. Namun, dampaknya tidak berhenti di situ; berbagai instansi pemerintah juga terganggu, seperti proses penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah yang memaksa mahasiswa untuk mengulang proses unggah data.

“Budi Arie dan Hinsa tiba lebih dulu sekitar pukul 10.09 WIB, diikuti oleh Menko Polhukam,” demikian pantauan wartawan dari lokasi. Rapat yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB masih berlangsung hingga pukul 11.00 WIB, menunjukkan kompleksitas dan urgensi dalam menanggapi ancaman ini.

Brain Cipher, varian terbaru dari ransomware LockBit 3.0, menuntut tebusan sebesar USD 8 juta atau setara dengan Rp 131 miliar. Ancaman ini tidak hanya menyasar keuangan nasional tetapi juga menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data di dalam negeri. Keputusan Prabowo Subianto untuk menjalani operasi besar di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Sudirman, Jakarta, menunjukkan keyakinan pada sistem kesehatan dalam negeri. Ini dapat dijadikan contoh untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit dan tenaga kesehatan lokal.

Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI, menyambut positif keputusan ini, menganggapnya sebagai langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan dalam negeri. “Keputusan Prabowo untuk berobat di RSPPN Jakarta, merupakan hal yang positif,” ujarnya. “Saya yakin pilihan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk memilih layanan kesehatan di dalam negeri.”

Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan siber nasional. Serangan ransomware yang mengincar PDNS bukan hanya masalah teknis tetapi juga berpotensi mengancam kedaulatan negara. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penanganan dan pemulihan sistem tetapi juga pada penguatan keamanan cyber nasional secara menyeluruh.

Sementara itu, Komisi I DPR RI telah memanggil Budi Arie dan Hinsa untuk menjelaskan strategi penanganan dan langkah preventif pencegahan serangan serupa di masa mendatang. Rapat kerja bersama Komisi I pada Kamis lalu mencerminkan keprihatinan serius dari legislatif terhadap keamanan data nasional.

Serangan ransomware yang menggunakan Brain Cipher tidak hanya mengguncang sistem PDNS tetapi juga menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk terus meningkatkan infrastruktur dan keamanan cyber nasional. Ancaman ini membutuhkan respons cepat dan kolaboratif dari semua pihak terkait, termasuk BSSN, Kemenkominfo, dan instansi terkait lainnya.

(N/014)