DPR: Ajakan Proteksi Industri Dalam Negeri untuk Cegah PHK Massal

jakarta -Industri digital Tanah Air kembali dilanda gelombang kekhawatiran akibat pergeseran kepemilikan saham yang signifikan di Tokopedia. Langkah strategis yang melibatkan perusahaan raksasa teknologi asal Tiongkok, ByteDance Inc, dalam menguasai mayoritas saham perusahaan e-commerce ini, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin Ak.

Keprihatinan Amin Ak terfokus pada dampak potensial yang ditimbulkan oleh dominasi ByteDance melalui aplikasi TikTok terhadap ekosistem bisnis lokal. “Aplikasi TikTok menjadi pintu masuk produk asal China ke pasar Indonesia,” ujarnya kepada wartawan pada Kamis (27/6/2024). Kepemilikan mayoritas saham ByteDance yang mencapai 75 persen di Tokopedia, mengundang spekulasi akan kebijakan operasional yang lebih terfokus pada efisiensi biaya global, bukan lokal.

Pergerakan ini menjadi sorotan karena beberapa waktu belakangan, Tokopedia mengumumkan rencana merumahkan 450 karyawan. Keputusan ini disinyalir sebagai bagian dari restrukturisasi yang dilakukan ByteDance, yang cenderung memprioritaskan sistem dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebijakan perusahaan induk di luar negeri. “Pemangkasan pegawai ini hanya berselang lima bulan setelah Tokopedia mengakuisisi mayoritas saham GoTo Gojek Tokopedia Tbk senilai 1,5 miliar dolar AS,” ungkap Amin Ak.

Dalam konteks ini, industri dalam negeri, khususnya UMKM, diingatkan untuk mengantisipasi potensi dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh dominasi perusahaan teknologi asing. Amin Ak memperingatkan bahwa jika tidak diantisipasi dengan kebijakan protektif yang tegas, perdagangan digital bisa menjadi “mesin pembunuh” bagi industri lokal, seperti yang dialami industri tekstil dalam negeri saat ini.

Keprihatinan terhadap pergeseran dinamika pasar ini memunculkan seruan untuk melindungi dan memproteksi industri dalam negeri dari dampak dominasi asing. Diskusi dan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat memitigasi risiko yang mungkin terjadi terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekonomi dalam negeri.

(n/014)