Rusun Marunda Jakarta Utara Terancam Dihapus dari Aset Pemprov karena Tak Layak Huni

Jakarta – Keberadaan Rusunawa Marunda, yang sebelumnya merupakan tempat tinggal bagi ratusan keluarga di Jakarta Utara, kini terancam akan dihapuskan setelah kondisinya dinilai membahayakan. Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti rekomendasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menghapus gedung-gedung yang tidak layak huni ini.

Menurut Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, langkah penghapusan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian struktural BRIN yang menunjukkan kondisi Rusunawa Marunda sudah sangat memprihatinkan. “Gedung-gedung tersebut sudah dikosongkan, dan relokasi seluruh penghuninya telah dilakukan ke Rusun Nagrak di Jakarta Utara,” jelas Afan dalam konferensi pers.

Meskipun relokasi sudah dilakukan untuk keamanan penghuni, Rusunawa Marunda bukan tanpa masalah. Beberapa waktu lalu, terjadi serangkaian aksi penjarahan di kompleks tersebut. Afan mengonfirmasi bahwa tujuh pegawai yang terlibat dalam aksi tersebut telah dipecat sebagai tindak lanjut atas kejadian yang merugikan ini.

Sebelumnya, Rusun Blok C di Klaster Cilincing juga mengalami nasib serupa setelah lima bangunan di sana dinyatakan tidak layak huni oleh BRIN. “Sejak 2021 sudah tidak layak huni, dan pada Agustus 2023, atap bangunan roboh. Penghuninya kami evakuasi ke Rusun Padat Karya,” ungkap mantan Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) II, Uye Yayat Dimiyati.

Pihak pengelola rusun terus berupaya mengamankan aset-aset yang ada, mengingat keterbatasan jumlah petugas pengamanan di lapangan. “Kita lakukan pengamanan secara masif, termasuk memasang las pada pintu-pintu akses masuk untuk mencegah masuknya orang yang tidak diinginkan,” ujar Uye.

Namun, tantangan besar tetap mengintai dengan adanya laporan bahwa petugas pengamanan sendiri terlibat dalam pencurian aset bangunan seperti kabel dan besi. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menjaga keamanan di Rusunawa Marunda yang luas.

Rencana penghapusan Rusunawa Marunda ini menjadi sorotan publik, mengingat kompleks ini dulunya menjadi tempat tinggal bagi masyarakat rentan di Jakarta Utara. Diharapkan Pemprov DKI Jakarta dapat menemukan solusi yang tepat untuk menangani masalah ini tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan warga.

Terkait rencana penghapusan dan nasib penghuninya, masyarakat menunggu keputusan lanjutan dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, upaya untuk memastikan keamanan dan pengamanan aset publik tetap menjadi prioritas utama di masa yang akan datang.

(N/014)