Pansel Umumkan Hasil UKK Jamkrida Sumut, Calon Komisaris dan Direksi Lanjut Tahap Final
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
BINJAI –Untuk kedua kalinya, sapi dari peternakan Bang Yanto (YT) Farm terpilih sebagai sapi kurban yang akan disembelih pada hari raya Idul Adha 2024 milik Presiden Indonesia, Joko Widodo di Sumatera Utara. Sebuah kehormatan yang tak terhingga bagi pemilik peternakan tersebut, Yanto, yang mengucapkan rasa syukur atas pilihan yang kembali jatuh pada sapi dari peternakannya.
Sapi kurban yang terpilih adalah jenis Peranakan Ongole (PO) Kebumen, hasil dari perjuangan dan perawatan yang tidak kenal lelah dari Yanto dan timnya. Yanto menceritakan bagaimana sapi tersebut awalnya dibelinya dalam kondisi kurus, namun melalui perawatan dan pemberian pakan yang maksimal, sapi tersebut berkembang menjadi gemuk dan sehat.
Dalam perawatan sapi, Yanto menekankan pentingnya pemilihan bibit yang tepat, perawatan yang baik, dan pemberian pakan yang optimal. Ia mengaku bahwa sapi jenis PO memiliki potensi untuk mencapai berat hingga satu ton, dan dengan pengalaman yang dimiliki, mereka berhasil memilih sapi yang tepat.
Sapi kurban dari peternakan YT Farm ini memiliki berat sekitar 860 kilogram dan dibeli oleh Presiden Jokowi dengan harga Rp 90 juta. Sebuah penghargaan atas jerih payah dalam merawat sapi tersebut selama kurang lebih satu tahun. Yanto juga menjelaskan bahwa sapi tersebut diberi nama Suro, sebagai pengingat bahwa sapi tersebut dibeli saat Bulan Suro.
Sebelum terpilih sebagai sapi kurban, sapi milik Yanto harus melewati beberapa tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter hewan, seperti pemeriksaan darah, air liur, dan kotoran. Kini, sapi tersebut siap untuk disembelih di Masjid Juang 45 Kota Medan.
Keberhasilan sapi dari peternakan YT Farm menjadi sapi kurban Presiden Jokowi menjadi inspirasi bagi Yanto dan peternak lainnya. Ia mengajak sesama peternak untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman, dengan harapan bahwa sapi-sapi mereka juga bisa terpilih menjadi sapi kurban untuk pemimpin negara di masa depan.
Sebagai tambahan informasi, proses pemilihan sapi kurban ini melibatkan koordinasi antara Sekretariat Presiden dan pemerintah daerah setempat. Kriteria sapi kurban termasuk berat minimal 800 kilogram, dan pemotongan sapi akan ditentukan oleh Sekretariat Presiden bersama Biro Kesejahteraan Masyarakat.
Dengan demikian, cerita di balik sapi kurban dari peternakan YT Farm bukan hanya tentang penghargaan atas jerih payah peternakannya, tetapi juga tentang kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah serta semangat untuk berbagi ilmu dan pengalaman di antara para peternak.
(N/014)
MEDAN Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmennya memberantas praktik korupsi di lingkungan Kementeri
NASIONAL
JAKARTA Komisi V DPR RI akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, hin
NASIONAL
LUBUKLINGGAU Kepolisian mengungkap alasan di balik penetapan Direktur Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan Direktur perusahaan truk tangk
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tidak dapat langsung dibe
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menghadiri sidang perdana banding
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, menyampaikan keyakinannya bahwa kematian Sutrimo, kepala rumah tangga (Karu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga sejumlah komoditas pangan meng
EKONOMI
BLITAR Ketua MPR RI Ahmad Muzani membantah isu yang menyebut Agustus 2026 akan menjadi puncak gejolak di tengah masyarakat. Menurutnya, bu
NASIONAL