KIP Sumut Menyetujui Permohonan Sengketa Informasi Terkait Temuan Mayat di UNPRI Medan

MEDAN -Pihak Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan terlibat dalam kasus dugaan penghilangan barang bukti terkait adanya temuan mayat di kampus mereka. Kasus ini menjadi sorotan publik dan telah masuk dalam persidangan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumut.

Pemohon sidang sengketa informasi publik ini adalah seorang warga Kota Medan yang bernama Rio Darmawan Surbakti. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Komisioner KIP Sumut, pemohon meminta data terkait identitas, jumlah, asal usul, penyebab kematian, anatomi tubuh, dan tindakan terhadap mayat yang digunakan sebagai media belajar praktikum anatomi di Fakultas Kedokteran UNPRI.

Kuasa hukum pemohon, Kiki Fitri Magdalena Manurung dari Aliansi Advokat Sitop Hoaks, menyatakan bahwa pihak UNPRI tidak memberikan tanggapan atau balasan terhadap permohonan informasi tersebut. Surat permohonan telah dikirimkan sebelumnya namun tidak ada respons dari UNPRI.

Setelah mengikuti jalannya persidangan, Majelis Komisioner memutuskan bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon tidak bersifat terkecuali dan dapat diberikan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Putusan ini dianggap tepat dan mencerminkan keadilan oleh kuasa hukum pemohon.

Sidang ini menjadi penting karena pemohon ingin memastikan kebenaran dugaan temuan jenazah yang sempat viral dan menghebohkan warga Kota Medan. Majelis Komisioner meminta UNPRI mematuhi putusan KIP dan memberikan informasi yang diminta agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

Sebelumnya, dugaan penghilangan barang bukti terkait video viral tentang temuan mayat di UNPRI sempat terekam oleh CCTV kampus. Mobil pickup keluar dari gedung kampus membawa bak biru yang diduga berisikan mayat. Hal ini menjadi salah satu bukti yang menambah kompleksitas kasus ini.

Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam penanganan informasi publik, terutama terkait dengan masalah sensitif seperti temuan mayat. Masyarakat berhak mendapatkan akses yang jelas dan akurat terhadap informasi yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

(N/014)