Lebak – Rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional Banten di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, resmi dibatalkan. Pembatalan ini disebabkan oleh penolakan masyarakat setempat terkait analisis dampak lingkungan dan kurangnya dukungan dalam konsultasi publik.
“Dibatalkan karena salah satu persyaratannya adalah analisis dampak lingkungan dan konsultasi publik, memang masyarakat sekitar menolak,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten, Arlan Marzan, saat dikonfirmasi pada Rabu (15/1/2024).
Arlan menjelaskan bahwa lokasi di Cileles awalnya dipilih karena sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak, yang mengategorikan wilayah tersebut sebagai kawasan industri. Selain itu, aksesibilitas menuju lokasi tersebut sangat mendukung dengan adanya rencana pembangunan gerbang tol.
“Di Cileles terdapat sekitar 150 hektare lahan milik Perhutani. Dengan demikian, Pemprov Banten tidak perlu melakukan pembebasan lahan. Kami sudah bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan mendapatkan persetujuan. Konsepnya adalah efisiensi. Namun, hasil konsultasi publik yang dilakukan pada 27 Desember lalu menunjukkan penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajukan pemberhentian proyek di Cileles kepada Gubernur Banten,” jelasnya.
Sebagai alternatif, rencana pembangunan TPST regional Banten kini dialihkan ke Kecamatan Maja. Lokasi baru ini berdekatan dengan TPST Degung yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. “Saat ini, kajian terkait rencana pembangunan TPST di Maja sedang dilakukan oleh Bapenda. Proyek ini diperkirakan akan dimulai pada tahun 2026.
Kebutuhan lahan untuk TPST di Maja diperkirakan sekitar 25 hingga 30 hektare,” tambah Arlan. Sebagai informasi, rencana awal pembangunan TPST di Cileles mencakup lahan seluas 25 hektare yang dirancang untuk menampung sampah dari seluruh wilayah di Provinsi Banten. Namun, kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan menjadi salah satu alasan utama di balik penolakan tersebut.
(christie)
MALANG Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam mengembangkan ekonomi dan industri halal berbuah prestasi membanggakan. adsenseDi
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan siap menghadirkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam sidang kasus duga
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali digelar di Pengadilan Tipikor
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melakukan rotasi dan mutasi besarbesaran di lingkungan Polri. adsenseMutasi yang
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Topan Obaja Putra Ginting
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni, sempat bersembunyi selama tujuh jam di sebuah kamar mandi di lantai empat rumahnya, saat
Politik
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan keterlibatan biro perjalanan haji swasta di seluruh Indonesia dalam
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana angkat bicara menanggapi isu viral terkait permintaannya menggunakan air ga
Nasional
