JAKARTA -Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menjadi tanggung jawab bersama untuk diberantas. Hal ini ia sampaikan dalam acara peluncuran buku pendidikan antikorupsi dan pengenalan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).
“Sebagaimana yang kita ketahui bersama, korupsi menjadi perhatian khusus Bapak Presiden. Beliau menyebut ini sebagai kejahatan extraordinary yang harus menjadi perhatian kita semua,” ujar Listyo Sigit.
Kapolri juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan saat pelantikannya. Presiden menyebutkan bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia.
“Masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, kolusi di antara pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, serta pengusaha nakal yang tidak patriotis,” kata Kapolri mengutip Presiden.
Menurutnya, tindakan-tindakan tersebut sangat membahayakan masa depan bangsa serta generasi mendatang.
“Apa yang disampaikan Presiden tentunya menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama untuk menindaklanjuti,” tegasnya.
Jenderal Listyo juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya dan pendapatan negara dengan baik, sesuai cita-cita Presiden Prabowo untuk menciptakan budaya pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Di satu sisi, kita harus mengoptimalkan penerimaan negara. Di sisi lain, kebocoran dalam penggunaan anggaran negara harus diminimalkan dengan upaya nyata,” jelasnya.
Kortas Tipikor, sebagai bagian dari inisiatif Polri, diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan sistematis dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Kapolri juga berharap, peluncuran buku pendidikan antikorupsi dapat menjadi salah satu langkah awal dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini di kalangan masyarakat.
(N/014)
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
