DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset akan dipercepat. DP
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKAN BARU -Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru pada Senin (2/12/2024), yang berhasil mengamankan sejumlah pihak, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Dalam operasi ini, KPK juga menyita uang tunai lebih dari Rp 1 miliar yang diduga terkait dengan praktik korupsi.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima informasi mengenai penyerahan uang yang kemudian memicu penangkapan tersebut. “Pada saat akan dilakukan penangkapan, kami dapat informasi terjadi penyerahan uang, dan kemudian kami lakukan penangkapan,” kata Alexander kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).
Meskipun Alexander tidak merinci jumlah pasti orang yang ditangkap, ia mengungkapkan bahwa pemeriksaan intensif telah dilakukan di Pekanbaru dan rencananya para tersangka akan dibawa ke Jakarta pada siang hari ini. “Bukti uang yang kami amankan untuk sementara ini lebih dari Rp 1 miliar, meskipun nantinya bisa berkembang tergantung hasil pemeriksaan,” lanjutnya.
Kasus ini diketahui terkait dengan penggunaan keuangan daerah. Alexander menjelaskan modus yang digunakan oleh para calon tersangka, di antaranya adalah pengeluaran fiktif dengan tujuan mengisi brankas melalui pengambilan uang tunai yang kemudian dibagi-bagi. “Ini adalah salah satu modus yang kami temukan, pengeluaran yang tidak sesuai dengan fakta,” katanya.
Penangkapan ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah di Indonesia, sekaligus menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas praktik rasuah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah.
(N/014)
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset akan dipercepat. DP
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas menonaktifkan Adhi Wiharto dari struktur kepengurusan setelah Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya
PEMERINTAHAN
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding terhadap vonis be
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAji CahyonoPERNYATAAN Megawati Soekarnoputri pada peringatan HUT ke81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026, menarik perhatian. Dia meng
OPINI
FLORES Aktivitas gempa susulan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih berlangsung setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 pada
PERISTIWA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat atau KUR BRI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, d
EKONOMI
JAKARTA Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan peringatan kelahiran Rasulullah SAW yang diperingati umat Islam setiap 12 Rabiulawal, bulan k
AGAMA
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Se
PEMERINTAHAN
ASAHAN Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, mengunjungi Posyandu Manggis di Desa Air Teluk Kiri, Ke
PEMERINTAHAN