Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengakui bahwa banyak pendidik di Indonesia yang belum mendidik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dalam rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi X DPR RI, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11), Satryo menegaskan bahwa pihaknya tengah mengupayakan perbaikan agar pendidikan tinggi dapat lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia.
“Kami akui banyak dari kalangan pendidik itu mendidik dari apa yang dia inginkan, bukan kebutuhan masyarakat,” ungkap Satryo. Ia menyebutkan bahwa transformasi pendidikan tinggi di Indonesia harus lebih responsif terhadap perkembangan dunia industri yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun global.
Transformasi Pendidikan Tinggi yang Belum OptimalSatryo menilai bahwa masalah pendidikan tinggi yang belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berakar dari ketidakoptimalan transformasi pendidikan tinggi. Menurutnya, di masa lalu, perguruan tinggi memainkan peran utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan tanpa terpengaruh oleh dunia industri. Namun, kini, industri yang berkembang pesat menjadi pihak yang lebih membutuhkan talenta kompeten dari perguruan tinggi.
“Dulu perguruan tinggi yang mengembangkan ilmu sesuai dengan passion para peneliti, namun sekarang sudah terbalik. Industri yang mendorong pengembangan ilmu, dan perguruan tinggi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri,” jelas Satryo.
Ia melanjutkan dengan mengutip sejarah, bahwa industri di negara maju seperti Inggris baru berkembang pada abad ke-19. Saat itu, perguruan tinggi menjadi pendorong utama pembangunan. Kini, Satryo berharap, perguruan tinggi dapat lebih terfokus pada kebutuhan “demand-driven” yang sesuai dengan permintaan dari dunia industri.
Regulasi dan Kebijakan yang Perlu DiperbaikiDalam kesempatan yang sama, Satryo menyoroti permasalahan regulasi dan kebijakan yang kerap berubah dengan cepat dalam sektor pendidikan tinggi. Menurutnya, perubahan yang terlalu cepat dan tidak terencana dapat menghambat kemajuan dan inovasi di dunia pendidikan tinggi.
“Ke depannya, kami minimalkan terjadinya perubahan regulasi yang terlalu cepat. Kami ingin pendidikan tinggi ini dikelola dengan cara yang lebih inovatif, namun tetap sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia,” ujarnya.
Satryo berharap, pendidikan tinggi yang lebih relevan, berkualitas, dan berdampak pada pembangunan nasional dapat segera diwujudkan melalui perbaikan sistem pendidikan yang lebih stabil.
Mendorong Mindset Ilmiah untuk Pembangunan NasionalSatryo juga menekankan pentingnya mencetak talenta sains dan teknologi yang berdaya saing global, guna mencapai target Indonesia Emas 2045. Lulusan pendidikan tinggi diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diproyeksikan mencapai 8 persen.
“Mindset ilmiah dan sikap perilaku yang ilmiah sangat penting. Seperti yang dilakukan India, mereka memiliki UUD yang mengharuskan masyarakat untuk memiliki ‘scientific temper’, atau pola pikir ilmiah. Kita berharap Indonesia juga bisa maju dengan budaya ilmiah seperti itu,” tambah Satryo.
Investasi Pendidikan Tinggi untuk Mendorong Ekonomi NasionalMenurut Satryo, investasi dalam pendidikan tinggi yang transformatif, terutama dalam bidang penelitian dan pengembangan sains dan teknologi, akan sangat berpengaruh pada kemajuan ekonomi nasional. Hal ini juga selaras dengan penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan pembangunan sosio-ekologis yang lebih inklusif.
“Investasi pendidikan tinggi akan menjadi umpan balik positif bagi pertumbuhan ekonomi. Jika pendidikan tinggi maju, ekonomi juga akan ikut maju,” ujarnya. Ia berharap, dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat meraih harapan yang tercantum dalam pidato pertama Presiden untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
(N/0-14)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA