DPR Usul Gaji Kepala Daerah Naik, KPK: Integritas Bukan Soal Besaran Gaji
JAKARTA Wacana kenaikan gaji kepala daerah yang diusulkan Komisi II DPR RI menuai perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) m
NASIONAL
JAKARTA -Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengakui bahwa banyak pendidik di Indonesia yang belum mendidik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dalam rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi X DPR RI, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11), Satryo menegaskan bahwa pihaknya tengah mengupayakan perbaikan agar pendidikan tinggi dapat lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia.
“Kami akui banyak dari kalangan pendidik itu mendidik dari apa yang dia inginkan, bukan kebutuhan masyarakat,” ungkap Satryo. Ia menyebutkan bahwa transformasi pendidikan tinggi di Indonesia harus lebih responsif terhadap perkembangan dunia industri yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun global.
Transformasi Pendidikan Tinggi yang Belum OptimalSatryo menilai bahwa masalah pendidikan tinggi yang belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berakar dari ketidakoptimalan transformasi pendidikan tinggi. Menurutnya, di masa lalu, perguruan tinggi memainkan peran utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan tanpa terpengaruh oleh dunia industri. Namun, kini, industri yang berkembang pesat menjadi pihak yang lebih membutuhkan talenta kompeten dari perguruan tinggi.
“Dulu perguruan tinggi yang mengembangkan ilmu sesuai dengan passion para peneliti, namun sekarang sudah terbalik. Industri yang mendorong pengembangan ilmu, dan perguruan tinggi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri,” jelas Satryo.
Ia melanjutkan dengan mengutip sejarah, bahwa industri di negara maju seperti Inggris baru berkembang pada abad ke-19. Saat itu, perguruan tinggi menjadi pendorong utama pembangunan. Kini, Satryo berharap, perguruan tinggi dapat lebih terfokus pada kebutuhan “demand-driven” yang sesuai dengan permintaan dari dunia industri.
Regulasi dan Kebijakan yang Perlu DiperbaikiDalam kesempatan yang sama, Satryo menyoroti permasalahan regulasi dan kebijakan yang kerap berubah dengan cepat dalam sektor pendidikan tinggi. Menurutnya, perubahan yang terlalu cepat dan tidak terencana dapat menghambat kemajuan dan inovasi di dunia pendidikan tinggi.
“Ke depannya, kami minimalkan terjadinya perubahan regulasi yang terlalu cepat. Kami ingin pendidikan tinggi ini dikelola dengan cara yang lebih inovatif, namun tetap sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia,” ujarnya.
Satryo berharap, pendidikan tinggi yang lebih relevan, berkualitas, dan berdampak pada pembangunan nasional dapat segera diwujudkan melalui perbaikan sistem pendidikan yang lebih stabil.
Mendorong Mindset Ilmiah untuk Pembangunan NasionalSatryo juga menekankan pentingnya mencetak talenta sains dan teknologi yang berdaya saing global, guna mencapai target Indonesia Emas 2045. Lulusan pendidikan tinggi diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diproyeksikan mencapai 8 persen.
“Mindset ilmiah dan sikap perilaku yang ilmiah sangat penting. Seperti yang dilakukan India, mereka memiliki UUD yang mengharuskan masyarakat untuk memiliki ‘scientific temper’, atau pola pikir ilmiah. Kita berharap Indonesia juga bisa maju dengan budaya ilmiah seperti itu,” tambah Satryo.
Investasi Pendidikan Tinggi untuk Mendorong Ekonomi NasionalMenurut Satryo, investasi dalam pendidikan tinggi yang transformatif, terutama dalam bidang penelitian dan pengembangan sains dan teknologi, akan sangat berpengaruh pada kemajuan ekonomi nasional. Hal ini juga selaras dengan penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan pembangunan sosio-ekologis yang lebih inklusif.
“Investasi pendidikan tinggi akan menjadi umpan balik positif bagi pertumbuhan ekonomi. Jika pendidikan tinggi maju, ekonomi juga akan ikut maju,” ujarnya. Ia berharap, dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat meraih harapan yang tercantum dalam pidato pertama Presiden untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
(N/0-14)
JAKARTA Wacana kenaikan gaji kepala daerah yang diusulkan Komisi II DPR RI menuai perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) m
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan dugaan suap terkait pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan Hut
NASIONAL
JAKARTA Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memastikan video viral yang menampilkan letusan Gunung Anak Krakatau dise
NASIONAL
JAKARTA Anggota DPR RI Rizki Faisal menilai sinergi komunikasi publik yang solid di lingkungan Kabinet Merah Putih menjadi faktor pentin
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh kepala Sekolah Rakyat di Indonesia mempersiapkan pelaksana
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) dua pejabat utama M
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Ti
NASIONAL
JAKARTA Larangan memotong kuku pada malam hari masih menjadi kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat, khususnya dalam budaya Jawa. S
AGAMA
TEHERAN Ribuan pelayat memadati Masjid Agung Imam Khomeini Mosalla, Teheran, Iran, untuk mengikuti prosesi pemakaman mantan Pemimpin Ter
INTERNASIONAL
DELI SERDANG Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, mengajak relawan menjadi motor penggerak dalam mengamalkan
POLITIK