Ribuan Hakim Rencanakan Cuti Bersama sebagai Protes atas Gaji yang Tak Naik Selama 12 Tahun!

JAKARTA -Hakim-hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) berencana melakukan cuti bersama sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan gaji dan tunjangan mereka selama 12 tahun terakhir. Gerakan ini diikuti oleh ribuan hakim dari berbagai daerah di Indonesia, dengan jumlah peserta yang diperkirakan akan terus bertambah.

Juru Bicara SHI, Fauzan Arrasyid, mengungkapkan bahwa hingga tanggal 27 September 2024 pukul 22.00 WIB, sebanyak 1.326 hakim telah mendaftar untuk ikut dalam gerakan ini. “Jumlah tersebut kemungkinan besar akan terus meningkat, karena masih ada banyak hakim yang mempertimbangkan untuk bergabung. Dari ribuan hakim tersebut, setidaknya 70 orang akan datang langsung ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasi mereka,” jelas Fauzan dalam keterangannya.

Isu Krusial dalam Gerakan

Fauzan menjelaskan bahwa terdapat empat isu krusial yang diangkat dalam gerakan cuti bersama ini. Salah satunya adalah permohonan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, yang mengatur tentang gaji dan tunjangan hakim. Menurutnya, pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2018 terkait PP 94 Tahun 2012 belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. “Ini adalah langkah yang selama ini diabaikan, padahal memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan hakim,” ungkapnya.

Selain itu, SHI juga menuntut pengesahan RUU Jabatan Hakim dan RUU Contempt of Court. Mereka juga meminta agar diterbitkan Peraturan Perlindungan Jaminan Keamanan bagi Hakim, yang dinilai penting untuk menjaga martabat dan keselamatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.

Upaya dan Harapan

Fauzan menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya resmi dan formal untuk memperjuangkan kenaikan gaji dan tunjangan tersebut. “Namun, hingga hari ini, perjuangan itu belum mendapatkan tanggapan yang sepadan dari pemerintah. Oleh karena itu, dengan berat hati namun penuh keyakinan, aksi cuti bersama ini menjadi pilihan terakhir demi memperjuangkan martabat dan kesejahteraan hakim di Indonesia,” tuturnya.

Gerakan cuti bersama ini dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Fauzan berharap aksi ini dapat menarik perhatian pemerintah dan masyarakat luas terhadap masalah yang dihadapi oleh para hakim di tanah air.

Reaksi Publik dan Pihak Terkait

Tindak lanjut dari gerakan ini tentunya akan diperhatikan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat. Banyak yang menantikan bagaimana pemerintah akan merespons tuntutan para hakim, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.

Dengan dukungan yang terus mengalir, SHI berharap suara mereka dapat didengar dan menghasilkan perubahan yang positif demi kesejahteraan para hakim dan sistem peradilan di Indonesia.

(N/014)