Ketum KSPSI Jumhur Hidayat Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Simak Profil dan Rekam Jejaknya!
JAKARTA Kabar perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat.Sejumlah nama disebut akan dilan
NASIONAL
BATU BARA -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digelar oleh KPU Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi salah satu fokus utama KPU dalam mempersiapkan pesta demokrasi mendatang.
Rapat koordinasi ini berlangsung di Kota Palembang selama tiga hari, mulai dari Selasa (24/09/2024) hingga Kamis (26/09/2024). Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa gelombang, dengan peserta yang terdiri dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pada gelombang pertama, KPU Provinsi Sumatera Utara bersama KPU dari beberapa kabupaten/kotanya, termasuk KPU Kabupaten Batu Bara, mendapatkan kesempatan untuk hadir dan berpartisipasi dalam rapat koordinasi ini.
Turut hadir mewakili KPU Kabupaten Batu Bara dalam rapat tersebut adalah Burhan, Anggota KPU Kabupaten Batu Bara yang membawahi Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Adhe Siska Amelia Rinanda, Sekretaris KPU Kabupaten Batu Bara. Keduanya aktif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi penting yang difokuskan pada peningkatan tata kelola pengawasan di tingkat daerah guna mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang sukses dan berintegritas.
Dalam agenda tersebut, pembahasan difokuskan pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan KPU. SPIP adalah rangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja institusi pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dengan adanya SPIP, diharapkan seluruh proses dalam tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil.
Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan intensif KPU untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024, yang melibatkan 171 daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Batu Bara. Dalam konteks lokal, KPU Kabupaten Batu Bara terus berupaya untuk memastikan seluruh tahapan pemilu di wilayahnya berjalan lancar, mulai dari proses sosialisasi kepada masyarakat hingga pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara.
Burhan, selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Batu Bara, menekankan pentingnya pengawasan internal yang kuat untuk meminimalisir potensi pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. “Dengan penerapan SPIP yang ketat, kami berharap seluruh proses pemilihan dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel, sehingga hasil pemilu nanti benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” ujar Burhan.
Sementara itu, Adhe Siska Amelia Rinanda menambahkan bahwa partisipasi aktif KPU Kabupaten Batu Bara dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen institusi tersebut untuk terus berbenah dan memperbaiki sistem pemilu di daerah. “Kami akan terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 di Batu Bara dapat terlaksana dengan baik dan bebas dari masalah teknis maupun administratif,” katanya.
Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi persiapan KPU di seluruh Indonesia, termasuk KPU Kabupaten Batu Bara, dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Dengan pengawasan yang optimal melalui SPIP, diharapkan proses demokrasi di tingkat daerah akan semakin baik dan berkualitas.
(N/014)
JAKARTA Kabar perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat.Sejumlah nama disebut akan dilan
NASIONAL
MEDAN Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 segera berakhir. Seiring itu, sejumlah perguruan tinggi negeri mulai memb
PENDIDIKAN
JAKARTA Partai NasDem menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai at
POLITIK
BINJAI Ratusan pedagang dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Forum Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Binjai menggeruduk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait kabar ada
POLITIK
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tid
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Ratusan massa yang mengaku sebagai korban penipuan berkedok Koperasi Swadharma menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi a
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemberian insentif untuk pasar modal, khususnya Bursa Efek Indone
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pengembangan teknologi alternatif untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas Lique
EKONOMI