JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa masih ada satu dari lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024–2029 yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk tahun pelaporan 2024. Padahal, batas akhir pelaporan jatuh pada Jumat, 11 April 2025.
"Untuk informasinya, empat sudah, satu masih belum dan ini nanti kita akan update lagi," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK belum menjatuhkan teguran kepada pimpinan DPR yang belum melapor tersebut, mengingat tenggat waktu masih tersisa satu hari. "Peneguran tentunya akan dilakukan bila adanya keterlambatan.
Baca Juga:
Masih ada waktu satu hari lagi," jelas Tessa.
Sementara itu, secara nasional, KPK mencatat masih ada 16.867 penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN hingga 9 April 2025.
Baca Juga:
Rinciannya, sebanyak 12.423 berasal dari kalangan eksekutif, 3.456 dari legislatif, 7 dari yudikatif, dan 981 dari BUMN/BUMD.
KPK sebelumnya telah memperpanjang batas waktu pelaporan LHKPN hingga 11 April 2025.
Perpanjangan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dan ketepatan laporan harta dari para penyelenggara negara.
"Kami juga mengimbau pimpinan atau satuan pengawas internal di setiap lembaga agar proaktif memantau dan mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN. KPK siap mendampingi jika ada kendala," tegas Tessa.
Sebagai bentuk transparansi, KPK akan memverifikasi seluruh LHKPN yang masuk, dan jika dinyatakan lengkap, laporan tersebut akan dipublikasikan agar dapat diakses publik.
"Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN ini menjadi salah satu teladan baik dalam langkah awal pencegahan korupsi," pungkasnya.*
(bs)
JAKARTA Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengungkapkan temuan menarik tentang k
Sains & Teknologi
JAKARTA Timnas Indonesia dipastikan lolos ke Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan mengikuti proses pengundian (drawing)
Olahraga
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan pertahanan adalah elemen krusial dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan sebua
Pemerintahan
DELI SERDANG Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Kualanamu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6.527 ekor kupukupu (mati),
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa perubahan fungsi eks Pasar Aksara menjadi area kafe oleh pihak ketiga sud
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum
Nasional
TAPTENG Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengintensifkan kegiatan Blue
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka ajang bergengsi Indonesia Defence 2025 Expo and Forum di JIExpo K
Pemerintahan
BANGLI Dalam upaya menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas di wilayah hukumnya, Polsek Bangli, Polres Bangli, Pol
Nasional
BANGLI Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif, Polsek Bangli Polres Bangli terus m
Nasional