Kanwil Kemenkum Bali Lantik 51 Notaris Baru, Dorong Pengabdian Masyarakat dan Digitalisasi
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
PONTIANAK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah.
Pemeriksaan ini dilakukan karena proyek tersebut terjadi saat Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah.
"Jadi itu tuh perkara waktu yang bersangkutan jadi Bupati Mempawah sebelum jadi gubernur, perkara proyek jalan," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan, Sabtu (23/8/2025).
Proyek Diduga Melibatkan Kepala Daerah
Menurut Asep, proyek jalan seperti ini tidak bisa berjalan begitu saja tanpa sepengetahuan kepala daerah. Oleh karena itu, KPK mendalami sejauh mana keterlibatan dan kebijakan yang dibuat oleh Ria Norsan saat itu.
"Kami sedang mendalami terkait dengan proyek itu. Pasti lewat kepala daerah dulu, enggak ujuk-ujuk proyek itu langsung. Kemudian juga kami pasti nyari, apakah ada kebijakan atau penyimpangan," ungkap Asep.
16 Lokasi Digeledah, 3 Orang Sudah Jadi Tersangka
KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan selama empat hari di 16 lokasi berbeda, mencakup Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyampaikan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada 25–29 April 2025. Sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik disita dari beberapa kantor dan rumah.
"Belum dijelaskan secara detail ya untuk lokasi-lokasi mana saja, tetapi ada kantor dan rumah, beberapa kantor dan rumah," ujar Tessa.
Dari hasil penyidikan, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun identitas ketiganya masih belum diungkap ke publik.
Latar Belakang: Proyek Bermasalah di Dinas PU Mempawah
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi publik yang diajukan aliansi Bongkar Ijazah Joko
POLITIK
MEDAN Warga di kawasan Gang Seroja, Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan tidak akan menggunakan gajinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
NASIONAL
JAKARTA Peneliti Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memprediksi Hari Raya Idul Fitr
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengundurkan diri dari jabatannya setelah
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Sebuah tragedi menimpa pasangan suami istri di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Arifin Siregar
PERISTIWA
BINJAI Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP, menerima jajaran bagian hukum Pemko Binjai yang melaporkan perkembangan advokasi huku
NASIONAL