Desakan Alihkan Tunjangan DPR ke Guru, Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Itu di Luar Kewenangan Saya

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menanggapi desakan publik yang menginginkan agar tunjangan DPR dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer.

Saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025), Abdul Mu'ti menegaskan bahwa alokasi anggaran DPR bukan ranah kementeriannya.

"Itu di luar kewenangan saya kalau gitu," singkatnya menanggapi pertanyaan wartawan.

Meski demikian, Kemendikdasmen tetap berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru. Pada tahun 2025, pemerintah telah mengucurkan insentif sebesar Rp 2,1 juta untuk tujuh bulan kepada 341.248 guru honorer atau non-ASN. Jumlah ini melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menyasar 67.000 guru.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah mengusulkan kenaikan insentif guru honorer dari sebelumnya Rp 300.000 menjadi Rp 500.000 per bulan mulai tahun 2026.

Sementara itu, anggota DPR dari Dapil VI Jawa Tengah, Nafa Urbach, secara terbuka menyatakan akan menyerahkan seluruh gaji dan tunjangan jabatannya kepada masyarakat di wilayah pemilihannya: Magelang, Purworejo, Temanggung, dan Wonosobo.

"Saya mendengar keresahan masyarakat terkait tunjangan pejabat yang ramai belakangan ini. Sebagai bentuk komitmen, saya mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di dapil saya," tulis Nafa dalam unggahan Instagram Story-nya, Selasa (26/8/2025).

Nafa menegaskan bahwa prioritas penyaluran dana tersebut adalah untuk membantu para guru, yang dinilai menjadi ujung tombak pendidikan namun sering kali luput dari perhatian negara.*

(j006)

Di tengah kontroversi tunjangan pejabat, pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan tahun 2026 meningkat menjadi Rp 757 triliun, dengan fokus pada peningkatan tunjangan guru dan dosen yang mencapai Rp 274,7 triliun.

Kendati begitu, suara publik terus menyoroti ketimpangan antara tunjangan pejabat dengan kondisi riil guru di lapangan, terutama guru honorer yang masih bertahan dengan penghasilan yang minim dan status kerja yang tak pasti.

Desakan agar anggaran negara lebih berpihak pada pendidikan dan kesejahteraan guru terus bergema di berbagai platform media sosial. Banyak netizen menyuarakan apresiasi terhadap langkah Nafa Urbach sekaligus menuntut langkah serupa dari anggota DPR lainnya.