
Uya Kuya Sampaikan Permohonan Maaf Tulus untuk Masyarakat Indonesia
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalBLITAR - Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda Kota Blitar mengikuti Zoom Meeting Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia Tahun 2025 pada Sabtu (30/8).
Baca Juga:
Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kecamatan Sukorejo ini dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.
Baca Juga:
Kegiatan dimulai dengan penjualan sembako murah bagi masyarakat sekitar, dilanjutkan dengan video conference bersama pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian memberikan arahan strategis terkait pengendalian harga pangan, distribusi beras melalui Bulog, serta target swasembada pangan dalam empat tahun mendatang.
Walikota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I, menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah bentuk komitmen daerah dalam mendukung program pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. "Dengan adanya GPM ini, kita harapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama beras, minyak, dan gula, sehingga masyarakat kecil bisa terbantu," ujarnya.
Dandim 0808/Blitar, Letkol Inf Hendra Sukmana, M.Han, menegaskan komitmen TNI untuk selalu hadir mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. "TNI siap mendukung penuh, baik melalui pendampingan petani, pengawasan distribusi beras Bulog, maupun membantu kelancaran kegiatan pasar murah di lapangan. Sinergi ini penting agar masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," ungkap Dandim.
Kepala Dinas Koperasi Kota Blitar, Juyanito, menilai bahwa pelibatan koperasi dalam GPM menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar murah hingga ke tingkat desa dan kelurahan. "Melalui koperasi, distribusi bahan pokok bisa lebih merata. Selain menjaga harga tetap terjangkau, ini juga menjadi peluang pemberdayaan koperasi dan UMKM di sektor pangan," jelasnya.
Zoom Meeting GPM Serentak Se-Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.1/4780/SJ tertanggal 28 Agustus 2025.
Program ini dilaksanakan secara serentak di 7.285 kecamatan seluruh Indonesia sebagai upaya menekan inflasi, menjaga stabilitas harga, serta memberdayakan petani dengan harga jual yang layak.
Pelaksanaan kegiatan di Kota Blitar berlangsung lancar dan mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Pemerintah pusat berharap gerakan ini menjadi langkah nyata dalam meringankan beban rakyat serta menjaga ketahanan pangan nasional.*
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalJAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
NasionalTAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
NasionalJAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
NasionalJAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & TeknologiCIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
NasionalJAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
NasionalACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
NasionalJAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik