
Puan Maharani Soroti 7 PMI Sumut Tewas di Kamboja: Jangan Tunggu Viral Baru Negara Bertindak!
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
NasionalBLITAR - Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda Kota Blitar mengikuti Zoom Meeting Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia Tahun 2025 pada Sabtu (30/8).
Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kecamatan Sukorejo ini dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan dimulai dengan penjualan sembako murah bagi masyarakat sekitar, dilanjutkan dengan video conference bersama pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian memberikan arahan strategis terkait pengendalian harga pangan, distribusi beras melalui Bulog, serta target swasembada pangan dalam empat tahun mendatang.
Walikota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I, menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah bentuk komitmen daerah dalam mendukung program pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. "Dengan adanya GPM ini, kita harapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama beras, minyak, dan gula, sehingga masyarakat kecil bisa terbantu," ujarnya.
Dandim 0808/Blitar, Letkol Inf Hendra Sukmana, M.Han, menegaskan komitmen TNI untuk selalu hadir mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. "TNI siap mendukung penuh, baik melalui pendampingan petani, pengawasan distribusi beras Bulog, maupun membantu kelancaran kegiatan pasar murah di lapangan. Sinergi ini penting agar masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," ungkap Dandim.
Kepala Dinas Koperasi Kota Blitar, Juyanito, menilai bahwa pelibatan koperasi dalam GPM menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar murah hingga ke tingkat desa dan kelurahan. "Melalui koperasi, distribusi bahan pokok bisa lebih merata. Selain menjaga harga tetap terjangkau, ini juga menjadi peluang pemberdayaan koperasi dan UMKM di sektor pangan," jelasnya.
Zoom Meeting GPM Serentak Se-Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.1/4780/SJ tertanggal 28 Agustus 2025.
Program ini dilaksanakan secara serentak di 7.285 kecamatan seluruh Indonesia sebagai upaya menekan inflasi, menjaga stabilitas harga, serta memberdayakan petani dengan harga jual yang layak.
Pelaksanaan kegiatan di Kota Blitar berlangsung lancar dan mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Pemerintah pusat berharap gerakan ini menjadi langkah nyata dalam meringankan beban rakyat serta menjaga ketahanan pangan nasional.*
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
NasionalMEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
NasionalJAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
EkonomiMEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
NasionalMEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan KriminalJAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
PendidikanJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan KriminalSIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
PemerintahanTERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional