MenKopUKM Teten Masduki Soroti Bahaya Barang Impor, UMKM dan Produk Dalam Negeri Terancam Kalah Saing

JAKARTA  –Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengungkapkan dampak serius dari maraknya barang impor terhadap industri dalam negeri, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Teten menilai, produk tekstil, garmen, pakaian jadi, dan aksesoris lokal kini terancam kalah saing akibat gempuran barang impor yang masuk ke pasar Indonesia.

“Dampak dari masuknya barang impor ini sangat signifikan. Produk tekstil, garmen, dan aksesoris yang diproduksi dalam negeri kini harus bersaing dengan barang-barang impor. UMKM juga mengalami tekanan berat akibat hal ini,” kata Teten 

Teten menjelaskan, permasalahan ini telah menjadi perhatian pemerintah dan dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi telah memerintahkan pengetatan arus barang impor, termasuk yang masuk melalui jalur cross-border.

“Untuk barang-barang yang masuk melalui cross-border, kita sudah menetapkan batasan, yakni tidak boleh di bawah US$100. Kebijakan ini cukup efektif, tetapi kita masih menghadapi tantangan dengan barang-barang impor yang masuk melalui jalur lain dan dijual secara online. Ini memerlukan pengetatan lebih lanjut dari para menteri terkait, seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian,” ujar Teten.

Menurut Teten, salah satu kendala besar adalah kemudahan barang impor ilegal masuk ke Indonesia, sementara UMKM dalam negeri berjuang keras untuk bertahan. Barang-barang impor ilegal ini seringkali tidak mematuhi regulasi yang berlaku dan merugikan industri lokal. Tanpa adanya pengetatan dan pengawasan yang efektif, Teten khawatir banyak industri dalam negeri yang akan gulung tikar dan menyebabkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Sangat sulit menjaga daya tahan UMKM dalam negeri. Jika barang-barang impor ilegal ini terus masuk tanpa kendali, banyak pelaku usaha lokal yang terancam tutup dan mengakibatkan PHK besar-besaran,” imbuh Teten.

Teten juga mengingatkan bahwa meskipun pemerintah berhasil mengendalikan inflasi, penurunan daya beli masyarakat akan menjadi masalah besar. Dengan menurunnya daya beli, meskipun harga barang impor murah, masyarakat tetap kesulitan untuk membeli.

“Ini situasi yang sangat berbahaya. Daya beli masyarakat yang menurun akibat PHK akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk membeli barang. Bahkan jika harga barang impor sangat murah, masyarakat mungkin tidak mampu membelinya,” pungkas Teten.

(N/014)