Diduga Langgar Prosedur, Personil Polisi yang Tembak Terduga Pencuri Sawit Diperiksa Propam
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) memeriksa personel polisi yang diduga melanggar prosedur saat menembak seorang terduga pencuri brondola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengumpulkan 500 relawan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 11 Agustus 2024 akhirnya dibatalkan. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Menurut Budi Arie, fokus utama saat ini adalah persiapan untuk upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.
“Tadi pagi Pak Sesneg menghubungi saya dan meminta agar kita fokus terlebih dahulu pada persiapan HUT RI. Jadi, rencana pengumpulan 500 relawan di IKN pada 11 Agustus dibatalkan,” kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Menurut Budi Arie, keputusan untuk menunda rencana tersebut diambil agar Presiden Jokowi bisa sepenuhnya berkonsentrasi pada acara peringatan HUT Kemerdekaan RI. “Kami putuskan untuk memprioritaskan acara 17 Agustus terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan menjadwalkan ulang pengumpulan relawan ke IKN, kemungkinan pada 24-25 Agustus,” tambahnya.
Meskipun demikian, Budi Arie memastikan bahwa jumlah relawan yang akan berkumpul di IKN tetap sesuai dengan rencana awal, yaitu 500 orang. Ia juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan turut serta bersama relawan dalam kunjungan tersebut. “Jumlah relawan tetap sama, dan Presiden Jokowi akan bergabung dengan mereka,” ungkap Budi Arie.
Budi Arie menjelaskan bahwa tujuan utama dari pengumpulan relawan adalah untuk melihat hasil dari proyek-proyek yang telah dilaksanakan di IKN, serta untuk memberikan kesempatan bagi para relawan yang belum pernah mengunjungi lokasi tersebut. “Para relawan ingin melihat langsung hasil dari pembangunan yang telah dilakukan di IKN. Kami juga memastikan bahwa kunjungan ini tidak akan menggunakan fasilitas negara. Ini murni merupakan gotong royong dari relawan,” jelasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Budi Arie juga menekankan pentingnya pembangunan IKN sebagai proyek jangka panjang yang akan memakan waktu antara 10 hingga 30 tahun untuk selesai. Ia menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya dan didukung oleh berbagai komponen partai di DPR.
“Ibu Kota Nusantara adalah proyek pembangunan jangka panjang yang sangat penting bagi bangsa. Ini merupakan bagian dari agenda yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan didukung penuh oleh semua komponen partai saat itu. Kami berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan proyek ini,” pungkas Budi Arie.
(N/014)
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) memeriksa personel polisi yang diduga melanggar prosedur saat menembak seorang terduga pencuri brondola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi
NASIONAL
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, sejumlah pejabat Pemerintah
NASIONAL
LANGKAT Truk kontainer bermuatan 20 ton besi mengalami kecelakaan setelah gagal menanjak di Jembatan Wampu, Kecamatan Stabat, Kabupaten La
PERISTIWA
PALANGKA RAYA Fenomena lubang api bawah tanah di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menjadi perhatian setelah video
PERISTIWA
JAKARTA Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa bersama Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mendatangi kantor DPP Partai Gerind
NASIONAL
LUBUKPAKAM Seorang pejabat eselon IV di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berinisial DIK mengu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Andi Azwan membantah tudingan bahwa organisasinya mendapat pendanaan dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bantahan itu disam
NASIONAL
JAKARTA Sidang perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tif
NASIONAL
JAKARTA Penegakan hukum menjadi salah satu tantangan dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gib
NASIONAL