Dandim 1611/Badung Hadiri Pembukaan Piala Wali Kota Denpasar XVI, Dorong Jadi Wadah Pembinaan Atlet Muda
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
SEMARANG –Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau akrab disapa Mbak Ita, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pemerintah Kota Semarang. Pemanggilan ini menandai langkah penting dalam proses penyidikan kasus korupsi yang tengah diusut oleh lembaga antirasuah tersebut.
di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (31/7/2024), Hevearita Gunaryanti Rahayu tiba di lokasi pemeriksaan pada pukul 08.02 WIB. Mengenakan jaket hitam dan kerudung krem, Ita menunggu di ruang resepsionis sebelum memasuki ruang pemeriksaan sekitar pukul 08.59 WIB. Keberadaannya di KPK kali ini didampingi oleh suaminya, Awlin Basri, yang juga mengenakan jaket hitam.
Kehadiran Ita di KPK hari ini merupakan tindak lanjut dari panggilan sebelumnya yang tidak bisa dipenuhi. Pada Selasa (30/7), Ita sempat meminta penjadwalan ulang pemeriksaan dengan alasan harus menghadiri rapat penting terkait pengesahan RAPBD 2024 di DPRD Kota Semarang. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, mengonfirmasi bahwa permintaan penjadwalan ulang tersebut telah diterima, dan hari ini merupakan jadwal baru yang disepakati.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Tessa Mahardika menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka. “Kami telah mengirimkan SPDP kepada beberapa orang, termasuk empat tersangka yang terlibat,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/7).
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pemkot Semarang ini mencakup tiga perkara utama, yaitu pengadaan barang dan jasa, pemerasan, serta dugaan penerimaan gratifikasi. Dalam penyidikan ini, KPK juga telah melakukan langkah pencegahan terhadap empat orang yang terkait dengan kasus tersebut. Tessa menjelaskan bahwa pencegahan dilakukan terhadap dua penyelenggara negara dan dua pihak swasta.
Pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mendalami lebih lanjut peran dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Dengan kehadiran Hevearita Gunaryanti Rahayu di KPK hari ini, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan kejelasan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diselidiki. KPK berkomitmen untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa setiap tindakan korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal.
Kasus ini menjadi perhatian publik, dan perkembangan selanjutnya akan terus dipantau untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang.
(N/014)
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meningkatkan patroli kegiatan subuh guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Nama I Gusti Putu Artha kembali menjadi perbincangan publik di Denpasar. Namun kali ini sorotan bukan terkait pernyataannya men
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Polda Bali melalui Satgas Pangan bersama instansi terkait melakukan pengecekan dan m
EKONOMI
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga
EKONOMI