Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota Brimob yang diduga menganiaya anak hingga tewas di Kota Tual, Maluku, harus dibawa ke sidang etik dan diadili di pengadilan pidana.
"Di negara hukum ini, tidak ada orang yang kebal hukum. Aparat penegak hukum pun wajib dihukum jika melanggar hukum," ujar Yusril dalam keterangan resmi, Minggu (22/2/2026).
Pernyataan ini disampaikan setelah wafatnya AT (14), siswa madrasah tsanawiyah, dalam insiden yang memantik keprihatinan publik.Baca Juga:
Yusril menyebut, tindakan Bripda MS telah melampaui batas perikemanusiaan. Polisi seharusnya melindungi warga, termasuk anak-anak, bukan menyakiti mereka.
"Kalau ada oknum polisi menganiaya seseorang, apalagi anak yang tidak bersalah, itu sungguh di luar perikemanusiaan," kata Yusril.
Polres Tual sebelumnya telah menetapkan Bripda MS sebagai tersangka.
Peristiwa itu terjadi saat patroli Brimob di Kompleks Mangga Dua, Langgur, hingga Desa Fiditan, Kota Tual, pada Kamis dini hari (19/2/2026).
Saat itu, korban terkena ayunan helm taktikal yang dilakukan tersangka, sehingga terjatuh dan meninggal di rumah sakit setempat.
Bripda MS dijerat dengan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Selain itu, tersangka juga dikenakan Pasal 466 UU KUHP Nasional terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.
Yusril juga mengapresiasi respons cepat Polda Maluku dan Mabes Polri. Menurutnya, permintaan maaf resmi dari Mabes Polri menunjukkan perubahan sikap ke arah lebih rendah hati.
Ia menegaskan Komite Percepatan Reformasi Polri akan terus membahas perbaikan citra kepolisian, mulai dari rekrutmen, pendidikan, disiplin, hingga pengawasan internal.
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Bank Sumut dan Perumda Tirtanadi untuk membuka peluang melantai di
PEMERINTAHAN
BATU BARA Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Persoalan pendidikan di Aceh dinilai tidak sematamata berkaitan dengan kekurangan regulasi. Aceh justru memiliki sejumlah la
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi III DPR RI menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang yang diduga hendak menunggangi aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang wanita berinisial AAFL, 26 tahun, yang bekerja sebagai disc jockey (DJ), ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nama Nokia mungkin tidak lagi mendominasi pasar ponsel seperti pada masa kejayaannya. Namun, merek yang pernah menjadi salah sat
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pengendalian inflasi di Kota Medan menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi month t
EKONOMI
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Dr. Sutio Jumagi Akhirno, memimpin Sidang Luar Biasa pengambilan sumpah, pelantikan
NASIONAL